MANGGARAI TIMUR, POSFLORES.COM -- Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk membangun Bandara Pesawat Terbang di Tanjung Bendera, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT menuai pro dan kontra di masyarakat.

Berbagai tanggapan dan komentar lepas memenuhi ruang diskusi, terutama di media sosial yang saban hari menjadi konsumsi wajib setiap pegiat media.

Salah satu tanggapan tentang wacana pembangunan Bandar Udara tersebut muncul dari seorang Peneliti Alpha Research Database Indonesiasia, Ferdy Hasiman.

Hasiman menilai, pembangunan Bandar Udara di Tanjung Bendera tersebut tidak dikaji secara matang. Hal itu menurut Hasiman karena pemerintah tidak mempertimbangkan aspek ekonomi, infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.

Secara ekonomis kata Hasiman, pendapatan masyarakat serta perekonomian masih sangat rendah dan itu menjadi bahan pertimbangan kementerian perhubungan sebelum membangun sebuah bandara.

"Ya, jadi kementerian pasti menolak untuk membangun bandara, kalau perekonomian masih rendah," kata Ferdy, Senin, 7 Juni 2021.

Hasiman menyarankan Pemda Matim untuk fokus membenahi infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan harus memperhatikan nasib para petani ketimbang membangun sebuah Bandara Udara.

"Jika jalan, jembatan, air minum bersih, kesehatan, pendidikan serta sektor pertanian terpenuhi, maka masyarkat tentu menjadi sejahtera. Maka saat itulah waktu yang tepat untuk membangun bandara," ucapnya.

Hasiman juga berharap, Pemda Matim untuk mewadahi semua masyarakat adat yang tergabung dalam satu wilayah itu.

"Saya berharap Pemda merangkul semua masyarakat adat. Jangan terbiasa hanya tua golo atau tua adat tertentu saja yang diundang atau dihargai sedangkan yang lainya dilepas begitu saja," paparnya. (Yunt)

MANGGARAI TIMUR, POSFLORES.COM --Wilibrodus Nurdin Bolong, Politisi Senior PDIP Kabupaten Manggarai Timur meminta Pemda Matim segera menghentikan polemik TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Tanah Ragok, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kamis, 20 Mei, 2021.

"Saya mau Pemda Matim segera menghentikan polemik ini dan memberikan pencerahan dan hal yang terbaik pada masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena masyarakat yang memiliki hak dalam lokasi yang telah dijual oleh empat tokoh yang menurut mereka (empat tokoh) itu sah perlu dipertimbangkan jika ada penolakan dari bawah," kata Nurdin.

"Sampai kapanpun itu tidak dibenarkan secara regulasi karena sudah ada hak milik orang lain. Jika Pemda ingin memiliki lahan itu, maka harus menyiapkan lahan baru untuk memindahkan kuburan - kuburan yang sudah lama berada dalam lakasi tanah Ragok," jelasnya.

Menurut Nurdin, pihaknya menginginkan Pemda harus objektif, rasional dan ada kata jujur dalam hati setiap pelaku yang mengurus hal tersebut. Begitu juga dengan keempat orang tokoh yang menerima uang harus benar - benar jujur terkait nominal uang yang mereka terima.

"Mengapa saya katakan jujur? Kalau memang pembelian tanah itu sebesar Rp.260.000.000 potong pajak Rp.13.000.000 seperti yang disampaikan Wihelmus Deo, (Kadinsos Matim), maka keempat tokoh yang menerima uang ini harus jujur terkait besaran uang yang mereka terima. Jika nominalnya tidak sebesar itu, harus berani katakan tidak," tegasnya.

Nurdin mengaku kecewa karena Pemda Matim membeli tanah tersebut pada tahun 2015, namun pengkuran luas lahan dan yang lainnya dilakukan saat ini. Menurutnya, Pemda Matim harus jujur katakan yang sebenarnya dan jangan paksa diri.

"Kembalikan kepada masyarakat tanah tersebut dan uang diambil kembali dari keempat tokoh yang sudah menerima uang. Atau jika empat tokoh itu ada tanah, sebaiknya gunakan itu sebagai aset Pemda Matim. Nantinya tinggal diukur sesuai jumlah uang yang telah disepakati dan diterima oleh mereka (empat tokoh)," ucapnya. (Ando)

MANGGARAI TIMUR, POSFLORES.COM -- Protes kondisi jalan jelek, Warga Kampung Golo Kaca dan Cambir, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, lakukan aksi tanam pisang di badan jalan, Selasa, 18 Mei 2021.

Aksi itu dilakukan warga karena pemerintah dinilai masa bodoh. Sementara jalur  tersebut menghubungkan Kecamatan Borong dengan Kecamatan Kota Komba.

"Kami berharap, dengan aksi ini dapat membuka mata Pemerintah Manggarai Timur, untuk secepatnya lakukan perbaikan," kata Ino.

Menurut pengakuan Ino, pihaknya sering melihat pengendara jatuh akibat kondisi tersebut.

"Pemda harusnya malu, karena jalur ini tepat berada di wilayah perkotaan. Jadi, saya minta agar secepatnya lakukan perbaikan," ujar Ino.

Aksi protes Warga ini, disambut baik oleh para sopir angkutan pedesaan dan pengguna jalan lainnya.

Arnold, salah satu sopir agkutan pedesaan mengapresiasi aksi yang dilakukan warga.

"Saya sangat mendukung aksi penanaman pisang oleh Masyarakat Cambir ini. Kami merasakan betul betapa susahnya saat melintas jalur ini," kata Arnold.

Arnold berharap, pemerintah menanggapi aksi yang dilakukan warga tersebut untuk segera memperbaiki jalan yang rusak sepanjang sekira 700 meter itu. (Tim)