Banner-Top
Banner-Top

Ammara Kupang Desak DPRD NTT Keluarkan Pernyataan Sikap

Ammara saat lakukan aksi. Foto/Ignas.
Ammara saat lakukan aksi. Foto/Ignas.

KUPANG, POSFLORES.COMAliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMMARA) Kupang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) dan di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Senin, 29 Juni 2020.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap kehadiran pabrik semen di Luwuk dan ijin tambang batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Ammara kupang yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Pedalaman Iman Keuskupan Ruteng (TAMISARI Kupang), Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMMATIM Kupang), Persatuan Mahasiswa Manggarai (PERMAI Kupang), dan Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR Kupang) tiba di Kantor DPRD NTT sekitar pukul 11.21 witta.

Di Kantor DPRD NTT, Ammara Kupang mendesak DPRD NTT secara kelembagaan menyatakan sikap untuk menolak pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Luwuk Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Mendesak DPRD Provinsi NTT secara kelembagaan untuk menyatakan sikap menolak pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Luwuk, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur dan mendorong membuka hasil evaluasi SK Moratorium ijin tambang di NTT,” demikian bunyi point pertama pada pernyataan sikap Ammara Kupang yang ditujukan kepada DPRD NTT

Kepada Lembaga DPRD NTT, Ammara Kupang juga mendesak untuk segera mendesak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menghentikan segala bentuk izin usaha pertambangan yang ada di wilayah NTT pada umumnya dan Kabupaten Manggarai Timur khususnya.

Menurut mereka segala bentuk investasi ekstraktif yang sifatnya merusak bertentangan dengan pasal 7 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur melalui surat keputusan nomor SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang penetapan wilayah ekoregion indonesia dan surat keputusan nomor 297/MENLHK/SETJEN/PLA.3/4/2019 tentang daya dukung dan daya tampung air nasional.

Sementara itu, di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ammara Kupang menagih janji Gubernur Viktor yang disampaikannya pada tahun 2018 silam untuk memoratorium seluruh tambang yang ada di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Ammara Kupang juga mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat untuk mencabut izin eksplorasi tambang. Menurut mereka, kehadiran tambang dapat merusak budaya bagi masyarakat di lokasi lingkar tambang. [Ignas Tulus]

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top