Jum. Feb 28th, 2020

Mengawal Nusa Tenggara Timur

Bawaslu Manggarai Siap Luncurkan Program “Ngopi” Sambut Pilkada 2020

2 min read

Herybertus Harun. Foto/Ist

Oleh: Valery Isno

 

RUTENG, POSFLORES.COM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai akan meluncurkan Program “Lejong sambil Ngopi”.

Program ini merupakan salah satu kegiatan pilihan lembaga Bawaslu kabupaten Manggarai dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam hajatan pemilihan bupati dan wakil bupati Mabupaten Manggarai, yang akan dilaksanakan serentak pada 23 September 2020 mendatang.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai, September mendatang, kami luncurkan beberapa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Koordinator Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Manggarai, Herybertus Harun, Selasa (7/1/2020).

Kegiatan lejong sambil “Ngobrol Pilkada”(Ngopi) bertujuan memberikan pencerahan dan pendidikan pada bidang kepemiluan, pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya dalam bidang pengawasan, pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses dalam hajatan pesta demokrasi dalam lima tahun sekali.

Kata “lejong” sendiri merupakan bahasa daerah Manggarai, yang berarti bertamu atau mengunjungi, sementara kata ngopi merupakan singkatan dari ngobrol pilkada. Jadi program ini sebenarnya mempunyai makna Bawaslu Manggarai akan bertamu ke semua stakeholder, simpul-simpul komunitas atau elemen masyarakat lain untuk melakukan diskusi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai.

Program ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder akan pentingnya pengawasan pilkada, serta  mendapatkan masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pilkada,” ujar Harun.

Menurut Harun, dalam kegitan lejong sambil ngopi ini, Bawaslu Manggarai akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh muda, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik,  ASN,  TNI,  dan Polri, kaum Disabilitas, serta komunitas rentan lainnya dan sejumlah elemen lain untuk bersama Bawaslu melakukan pengawasan di seluruh tahapan pilkada tahun 2020.

Hery menambahkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah bentuk nyata dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan sangat diharapkan demi terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan bermartabat.

Masyarakat  juga diminta untuk masif melakukan upaya kontrol untuk menjaga seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Konteks pengawasan bukan sekedar tugas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwas dan Bawaslu, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua stakeholder,” tutup Harun.(*)

Facebook Comments