Bupati Deno Diminta Tidak Lindung Mantan Kades Goloworok

Ruteng, Posflores.com Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, diimbau  tidak melindungi mantan Kepala Desa Goloworok, FDS. Apabila  ‘lindung’ mantan Kades Goloworok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) sebesar  Rp 1 miliar identik merusak marwah pemerintahan yang bersih (good governance). Selain itu  menjadi preseden buruk karena dinilai bersekongkol  menutup praktik kotor.

“Bunuh diri kalau benar Bupati Deno lindung mantan Kades Goloworok. Tidak ada gunannya,” tegas peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lusius Karus, saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Ruteng ke Jakarta, Senin (27/7/2020)

Dia diminta tanggapan lantaran informasi yang beredar di masyarakat, menyebutkan, Ansi panggilan FDS, sudah menghadap Bupati Deno melaporkan kasus yang menimpanya. Atas laporan itu, Bupati Deno, disinyalir telah meminta pengacara  membantu Ansi.

Lusius mengemukakan, jika informasi yang beredar itu benar, akan sangat berbahaya bagi Bupati Deno. Kejaksaan Negeri Ruteng bisa memeriksa Deno untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Di sisi lain, posisi Deno yang maju pada Pilkada 9 Desember 2020 sangat riskan jika melindungi mantan kades itu. Kubu lawan atau penantang akan memanfaatkan kasus tersebut dengan membangun stigma Deno melindungi koruptor. Implikasinya peluang Deno terpilih kembali menipis karena dianggap bersekutu dengan koruptor”, tegasnya.

Menurut Lusius, lebih baik Bupati Deno relakan mantan Kades itu diproses hukum. Sebab tidak ada guna melindungi mantan kades itu.

“Hanya hilang satu suara, kok pada pilkada nanti. Dari pada melindungi, bisa lebih fatal,” urai  Lusius.

Menurutnya, ongkos politik  Bupati Deno lebih besar jika ikut melindungi Kades tersebut. Apalagi berita laporan dugaan korupsi  mantan Kades Goloworok itu sudah menyebar ke seluruh Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan hingga ke tingkat nasional.

Karena itu, pihaknya, menyarankan Bupati Deno tidak memanfaatkan kasus hukum seperti itu dalam mendulang suara. Strategi seperti itu malah bumerang karena persepsi masyarakat  tidak suka dengan pemimpin yang melindungki praktik kotor.

“Kalau sudah tercipta stigma Deno pendukung koruptor, akan sulit bagi Deno meraih kemenangan pada pilkada nanti. Lebih baik Bupati Deno  perintahkan agar  kasus itu diusut tuntas,” tegas Lusius.

Untuk diketahui, sejumlah warga Desa Golo Worok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai melaporkan mantan kepala desa setempat, FDS, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng. Selain sang mantan, Penjabat Sementara (PJS) Kades Goloworok, SD, turut diadukan warga. FDS, diadukan atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) selama masa jabatan tahun 2014-2019, sementara, SD, terkait penggunaan DD tahun anggaran 2020.

Pantauan Posflores.com, Kamis (9/7/2020) warga mendatangi Kejari Ruteng sekitar pukul 09.10 WITA, serta meyerahkan berkas laporan melalui pos pelayanan terpadu satu pintu di kantor itu. Bukti laporan yang diserahkan berupa dokumen laporan disertai foto pengerjaan proyek yang tidak tuntas. Tembusan laporan dikirim kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung dan Kejaksaan tinggi di Kupang.

Philipus Jeharut, Tua Golo Wela menceritakan, selama menjabat, kuat dugaan mantan kades, FDS, telah melakukan tindakan korupsi DD sebesar Rp 1 M.

“Perkiraan kami, sejak tahun 2014-2029 bisa lebih dari Rp 1 M. Itu pun hitungan kasarnya. Untuk kepastiannya, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum melakukan proses penyelidikan,” katanya.

Philipus, merincikan dugaan penyimpangan DD terlihat pada proyek di desa itu yang tidak tuntas dikerjakan. Salah satu item proyek mangkrak dan janggal yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ Kampung Wela. Anehnya, FDS, bertindak sebagai pengelola, padahal masa jabatannya sudah berakhir, Oktober 2019.

Menyikapi hal itu, terang Philipus, pihaknya pernah minta penjelasan mantan kades. Jawaban yang diperolah menyebutkan proyek tersebut termasuk anggaran tahun 2019. Tetapi lucunya, lanjut Philipus, proses pekerjaan berlangsung mulai, 6 Januari 2020 dan hingga kini masih mangkrak. Atas kejanggalan tersebut, maka laporan pertanggungjawaban patut diduga fiktif dan rekayasa.

“Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi. Kami mencurigai setiap akhir tahun mantan kades itu memanipulasi laporan keuangan. Kami harap penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara lengkap,” pinta Philipus.

Selain proyek desa tidak tuntas dikerjakan, sang kades itu jarang menggelar musyawarah pembangunan desa (Musrenbang desa). Bahkan untuk urusan pembangunan di desa itu, terkesan tertutup bahkan tidak melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Yohanes Jelahut, salah seorang warga menambahkan alasan PJs Desa Goloworok dilaporkan karena diduga ikut terlibat pekerjaan proyek tembok penahan tanah (TPT) di kampung Wela. Selain itu, SD, tidak menjelaskan secara transparan penggunaan dana tahun anggaran 2020.

“Memang ada indikasi kerja sama antara mantan kades dan PJs. Kami ingin semua diproses agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Yohanes.

Mantan Kepala Desa Goloworok, FDS, membantah semua tuduhan masyarakat jika pihaknya dituding telah melakukan korupsi dana desa (DD). Menurutnya, selama memimpin desa itu tidak ada kendala terkait pekerjaan proyek. Namun pihaknya tidak keberatan sikap masyarakat yang telah melaporkan dirinya ke aparat hukum.

“Pertama saya sangat terbuka. Silahkan saja jika ada masyarakat lapor, itu hak mereka. Hanya, saya katakan tuduhan itu tidak benar,” katanya.

Terkait proyek TPT di Gendang Wela, pihaknya mengaku benar jika proyek tersebut masuk anggaran tahun 2019. Namun dirinya membantah jika masyarakat menyimpulkan TPT itu program 2019 dan terealisasi tahun 2020. (adj)

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

- Advertisement -

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0