Banner-Top
Banner-Top

Di Desa Ruan, Manggarai Timur, 176 KK tidak Terima BLT, ini Kata Kepala Desa

Kades Jangga, saat memberikan keterangan kepada wartawan. Foto/Wil.
Kades Jangga, saat memberikan keterangan kepada wartawan. Foto/Wil.

BORONG, POSFLORES.COMPendataan dan pembagian Bantuan Langsung Tunai di Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, diduga tidak transparan dan tepat sasaran.

Persoalan tersebut dikeluhkan oleh KDA, warga Dusun Gurung, Desa Ruan. Kepada Posflores.com, Minggu, 24 Mei 2020, dia mengaku aparat desa tidak pernah meminta mengumpulkan berkas kepadanya.

“Saya, sejak tahun 2015 hidup berkeluarga tidak termasuk penerima PKH, tapi anehnya aparat desa bersama relawannya tidak pernah menjemput berkas agar terdata sebagai penerima BLT. Tapi anehnya, ada keluarga baru yang jauh umurnya di bawah saya kok terdata dan mendapat BLT, mengapa seperti itu?. Ini sudah janggal dan saya nilai pendataan warga tidak tepat sasaran dan tidak transparan,” kata KDA.

Hal senada juga dikeluhkan oleh EFR, yang juga warga Dusun Gurung. Ia mengaku selama ini dirinya tidak pernah didata oleh RT bersama relawannya.

“Sebelum dana BLT dicairkan, berkas keluarga kami tidak pernah dijemput oleh RT bersama relawan. Tapi anehnya, hari ini ada yang terima BLT. Dan tiba-tiba saja Kepala Desa dan aparat menuju Kantor Desa, tanpa sosialisai terlebih dahulu bahwa akan ada pembagian BLT,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ruan, Sebastianus Jangga, kepada posflores.com menjelaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan pendataan secara menyeluruh.

“Datanya sudah lengkap di desa dan tidak ada penjemputan berkas. Jumlahnya sebanyak 432 KK (selain PNS, PKH,THL, Pensiunan dan penerima sembako). Hal tersebut berdasarkan pagu 35% keuangan desa, yang terakomodir untuk menerima BLT selama 3 bulan sejumlah 256 KK. Sedangkan untuk 176 KK kami serahkan ke kabupaten supaya menerima Bansos yang sumbernya dari  APBD,” jelas Jangga.

Kades Jangga menjelaskan, sesuai dengan regulasi, jika KK dalam desa melebihi pagu keuangan, maka nama-nama itu akan disampaikan ke tingkat kabupaten.

“Sesuai regulasi, kalau KK dalam desa melebihi pagu dana, maka nama kk yang lain akan disampaikan ke tingkat kabupaten untuk menerima bansos dari APBD. Total dana desa tahun 2020 Rp. 1.321.426.000, diambil 35% untuk 256 KK dikali Rp.600.000/ 3 bulan dengan total Rp. 460.800.000. Kalau 176 kk ini tidak terjawab oleh Bansos Kabupaten, maka saya akan adakan rapat lagi supaya mereka bisa didanai oleh DD,” tutup Jangga. [Marselino Ando/Wil Susu]

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top