Sel. Jan 21st, 2020

Mengawal Nusa Tenggara Timur

Di Manggarai Timur, Kapala Desa diduga Berkantor di Rumah Pribadi, ini kata Kadis DPMD

2 min read

Yosef Durahi, Kepala Dinas DPMD Manggarai Timur. Foto/Yon Sahaja

Oleh: Nardi Jaya

 

BORONG, POSFLORES.COM–Pengelolaan Dana Desa di Desa Compang Congkar, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, diduga tidak transparan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya proyek-proyek desa yang dikerjakan setengah-setengah seperti telford dan galian.

Hasil pantauan Posflores.com, terlihat Jalan telford yang belum tuntas di antaranya telford di Tokol-Mbong kipo, telford Ngkodal-Congkar dan telford Lengko Rana-Bong. Selain itu terdapat galian di Lapangan Sekolah yang diduga menggunakan dana desa namun tidak tuntas. Hal ini dikatakan Gabariel, tokoh masyarakat Desa Compang Congkar kepada posflores.com belum lama ini.

Seluruh proyek tersebut dikerjakan tanpa papan informasi alias papan tender,” tandas Gabriel.

Sementara itu Kristoforus Danul, mewakili Ketua BPD Compang Congkar menuturkan bahwa, selama dirinya menjabat sebagai wakil BPD, jarang sekali ada rapat seperti yang dilakukan di Desa-desa lain.

Kalaupun ada rapat, tidak pernah dilakukan di kantor desa. Rapat selalu dibuat di rumah kades. Kalau kita mau usul atau saran tentang pembangunan di desa ini kan jadi tidak enak. Apapagi kalau dia sudah kasih kita kopi,” ucap Kristo.

Menurut Kristo, selama dua periode berjalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur tidak pernah datang ke Desa Compang Congkar.

Kami tidak tahu kalau orang dari dinas PMD datang. Selama ini, kantor desanya tidak difungsikan,” pungkas Kristo.

Pantauan Posflores.com, terlihat Kantor Desa yang tidak memasang papan informasi pengelolaan dana desa. Tak hanya itu, Kantor Desa yang tidak terawat itu tanpa bendera dan juga tidak terlihat aparat desa yang bertugas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Matim, Yoseph Durahi, kepada Posflores.com (13/1/2020) mengatakan bahwa, dirinya akan bersikap tegas agar semua aparat desa ikuti aturan.

Pelaksanaan itu karena ada perencanaan. tidak boleh sampai di tengah jalan ada perubahan. Seluruh proses-proses pembangunan desa itu adanya diperencanaan,” tegas Durahi

Dirinya juga menyayangkan informasi terkait Desa Compang Congkar yang berkantor di rumah pribadi Kepala Desa.

Pada dasarnya setiap kepala desa yang terpilih syaratnya harus bersedia tinggal di pusat pemerintahan Desa. Yang kedua, tugas BPD itu adalah penngawasan. Dia tidak boleh diam begitu saja. Tugasnya dia itu, mengawasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah desa. Ini sudah ada dugaan. Ada kantor desa tapi rapat di rumah pribadi,” ucap Yoseph.(*)

Facebook Comments