Banner-Top
Banner-Top

Diduga Korupsi Dana Desa Satu Miliar lebih, Mantan Kades di Manggarai Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Ruteng

Warga saat melapor ke Kejaksaan Negeri Ruteng. Foto/Event.
Warga saat melapor ke Kejaksaan Negeri Ruteng. Foto/Event.

RUTENG, POSFLORES.COM--Warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan mantan Kepala Desa Goloworok, Fransiskus Darius Syukur ke Kejaksaan Negeri Ruteng.

Fransiskus dilaporkan karena  diduga telah lakukan praktek korupsi dana desa selama masa kepemimpinnya (2014-2019). Menurut warga, Fransiskus telah lakukan korupsi Dana Desa senilai satu miliar lebih.

Philipus menjelaskan, laporan yang diberikan disertai bukti-bukti dan foto-foto proyek yang dikerjakan Fransiskus selama menjabat. Tembusan laporan dikirim juga ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Kupang.

Dikatakan Philipus, hal itu dilakukan agar Presiden dan para Menteri tahu bagaimana pejabat paling bawah di Republik ini melakukan penyelewengan uang negaea melalui dana desa.

Philipus menyebutkan, banyak proyek yang dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun tetapi tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Bahkan ada proyek yang tidak ada pembangunan fisiknya. Berbagai kegiatan administrasi perkantoran juga fisiknya tidak tampak, sementara pada laporan penggunaan ada item-item barang yang dibeli.

“Kami mencurigai ada manipulasi laporan keuangan tiap akhir tahun yang dilakukan saudara Fransiskus. Kami mohon penegak hukum untuk memeriksa secara lengkap. Negara ini bisa hancur kalau dana desa hanya memperkaya pejabatnya,” ujar Philipus.

Menurut Philipus, setiap mengerjakan proyek Dana Desa, Fransiskus tidak pernah membuat papan pengumuman mengenai berapa nilai proyek, berapa volume proyek dan siapa yang mengerjakan.

Dijelaskan Philipus, masyarakat juga tidak pernah tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek karena ditutupi oleh Fransiskus. Fransiskus juga jarang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan tidak melibatkan Badan Pembangunan Desa (BPD) untuk merencanakan pembangunan desa.

"Semua dilakukan sendiri oleh Fransiskus melalui konsultan proyek yang telah ditunjuknya. Dari pengakuan sejumlah anak buahnya, mereka hanya disodorkan kertas untuk tandatangan persetujuan setelah proyek disusun oleh Fransiskus. Ini kan praktik tidak benar,” tutur Philipus.

Ia menyebutkan, salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan Frnsiskus yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ (Rumah Adat) Kampung Wela.

Dikatakan Philipus, pengerjaan proyek tersebut masih dikelola dan di bawah pengawasan Fransiskus hingga tahun 2020. Padahal Fransiskus sudah selesai masa jabatannya pada Oktober 2019. Menurut Philipus, ketika ditanya warga, Fransiskus mengaku bahwa proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran (TA) 2019.

"Anehnya, pengerjaan proyek baru dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020. Padahal Tahun Anggaran 2019 sudah selesai. Yang menyedihkan, proyek mangkrak (terhenti) hingga saat ini. Padahal anggarannya ada dan sudah lewat. Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi,” ujar Philipus.

Selain Fransiskus, warga juga melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Desa Goloworok (Oktober 2019-sekarang) Sabinus Danggur, yang diduga telah salah gunakan Dana Desa tahun anggaran 2020.

Sabinus diduga ikut melindungi Fransiskus dalam proyek TPT di Kampung Wela. Hal itu terbukti dia menyetujui Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dipakai untuk meneruskan pembangunan proyek yang ditinggalkan Fransiskus. Sabinus juga terlibat dalam proses mengangkut tanah untuk mengisi atau menutup tembok.

“Pengakuan tukang yang mengerjakan tembok, memang ada indikasi kerjasama antara Sabinus dan Fransiskus. Maka kami laporkan juga saudara Sabinus,” kata Yohanes, salah satu pelapor kepada posflores.com di Ruteng.

Menurut Yohanes, Sabinus turut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Ruteng terkait penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang dinilai tidak jelas.

"Termasuk anggaran untuk penanganan Covid 19 dari Dana Desa yang tidak jelas penggunaanya. Kami ingin semua diproses. Biar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. [Event Mardivanto]

Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top