Banner-Top
Banner-Top

Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa

Engel Hasiman
Engel Hasiman

DINASTI POLITIK
DALAM PEMERINTAHAN DESA
Oleh : Engel Hasiman

Politik dinasti secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi atau tetap didalam sruktur kekuasaan pemerintahan sehingga kekuasaan itu hanya terdistribusi dikalangan kerabat, keluarga sedarah. Secara umun politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu pemerintahan.

Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalangkan secara turun temurun atau dila kukan salah satu keluarga atau kerabat dekat. Selain itu Dinasti politik juga dapat di artikan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.
Pemilihan Kepala Desa, seperti hajatan demokrasi yang lain sebenarnya juga membuka jalan bagi pembaharuan desa.

Hasil Pemilihan Kepala Desa, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan kekuasaannya Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Desa pada dasarnya merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan.

Fenomena dinasti kepala desa yang berdiri sejak masa Orde Baru dapat dibaca sebagai kemampuan kekuatan politik lama bertransformasi menyikapi perubahan-perubahan akibat peralihan rezim otoriter ke rezim demokratis. Artinya sustainabilitas dominasi kekuasaan mereka pada masa Orde Baru berhasil dipertahankan pada masa Reformasi.

Dinasti politik di desa muncul karena sebagai orang nomor satu di desa dan yang jelas mampu mengontrol laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga posisi-posisi penting di desa di tempati oleh mereka yang sebagai orang-orang kepercayaannya bahkan keluarganya. Akan tetapi hal terpenting yang mendorong dinasti ini adalah kepercayaan bahwa menjadi kepala desa merupakan suatu kebanggan tersendiri yang mana keluarga tersebut bisa menjadi penguasa.

Masing-masing generasi kepala desa dari dinasti politik ini mampu memelihara loyalitas pendukungnya, bahkan dari waktu ke waktu mereka mampu memperluas jumlah konstituennya. Artinya kepala desa pertama dari dinasti politik ini telah membangun sebuah jaringan kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-generasi Petinggi berikutnya dari dinasti tersebut.
COVID-19 Adalah Sebuah Kesempatan
Sejak awal tahun 2020 Indonesia bahkan hampir di seluruh Dunia mengalami krisis kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Kekuasaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi dalih untuk membungkam kritik, melanggar hak privasi, mengesampingkan transparansi, melemahkan mekanisme checks and balances, atau menyusupkan kepentingan-kepentingan politis.

Dengan adanya kondisi seperti ini banyak para penguasa secara khusus Kepala Desa beserta orang-orang kepercayaannya memanfaatkan Covid-19 sebagai momen untuk mengambil sebuah keuntungan dengan adanya dana BLT desa. Dimana BLT desa telah di perpanjang kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan tersebut menggantikan PMK Nomor 156 /PMK.07 /2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tentu dengan adanya perpanjangan ini hingga akhir tahun 2021 memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pemegang kekuasaan di desa dan juga lebih mensejahterakan lagi orang-orang kepercayaanya mereka itu.
Banyak sekarang ini para penguasa desa kebal dengan hukum, hal ini di karenakan aparat penegak hukum tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut di tingkat desa. Sebagai salah satu contoh : Kasus Raskin di Desa Waling, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, yang hingga sekarang ini tidak menemukan hasil baik itu dari Kepolisian maupun dari Inspektorat tidak pernah merespon akan pengaduan dana tau laporan dari masyarakat terkait dengan adanmya dugaan tindak pidana terkait dengan Raskin di Desa Waling. Kalaupun di tingkat Kepolisian tidak terbukti adanya dugaan Tindak Pidana tersebut, paling kurang pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Hingga kini kasus adanya dugaan Tindak Pidana tersebut menghilang begitu saja. Dan juga terkait dengan dana BLT Desa di Desa Waling yang di mana berdasarkan informasi dari Masyarakat ada 201 Keluarga belum menerima BLT pada bulan November-Desember 2020 dari pihak desa (Klarifikasi). Menjadi pertanyaanya kemudian “Apakah aparat penegak hukum baik itu di tingkat kepolisian maupun pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur ataupun yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi laporan dan atau adanya aduan tersebut merupakan bagian dari dinasti politik?

Demokratisasi lokal adalah sebuah keniscayaan di era Otonomi Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi suatu Negara. Namun, dibalik tujuan mulia tersebut tersirat kondisi yang justru sebaliknya, oligarki, musuh demokrasi. Politik dinasti tidak bisa dilarang, karena menyangkut hak asasi setiap orang untuk menjadi pemimpin dan sebagai ekspresi demokrasi. Meski demikian, melanggengkan politik dengan memajukan istri, anak, saudara, atau kerabat menggantikan kedudukannya sebagai pejabat publik berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air. (*)

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top