Banner-Top
Banner-Top

Dituduh Provokator, Doni Parera Polisikan Lima Orang ke Polres Mabar

Doni Parera (paling kanan) didampingi Kuasa Hukum. Foto/Tim.
Doni Parera (paling kanan) didampingi Kuasa Hukum. Foto/Tim.

MANGGARAI BARAT — Dionisius Parera atau biasa dipanggil Doni Parera polisikan lima orang asal Manggarai Barat ke Polres Manggarai Barat, Sabtu, 6 November 2021. Laporan tersebut terkait tuduhan kepadanya sebagai provokator, yang diberitakan beberapa media online beberapa waktu lalu.

Menurut Doni, persoalan tersebut berawal dari beredarnya sebuah video berdurasi 38 detik, yang dibuat Doni bersama sekelompok Masyarakat Adat Mbehal, saat kunjungan Presiden Jokowi ke Labuan Bajo, dengan agenda peresmian terminal multi fungsi beberapa waktu lalu.

Menurut Doni, video itu ditujukan kepada mafia tanah yang sedang diberantas oleh pemerintahan Jokowi. Mafia tanah kata dia merajalela di Labuan Bajo. Dalam hal ini Doni mengatakan, alas hak sertifikat lahan multifungsi, tidak benar, karena ditandatangani oleh bukan fungsionaris adat yang sah.

Dalam video berdurasi 38 detik itu Doni bersama tokoh Masyarakat Adat Mbehal menyampaikan suatu pernyataan sikap bahwa, masyarakat Adat Mbehal tetap mempertahankan tanah leluhur mereka dari para mafia tanah yang ada di Labuan Bajo.

Masyarakat kata Doni akan mempertahankan sekuat kemampuan mereka walaupun dengan pertumpahan darah sekalipun. Menurutnya, video itu ditujukan kepada mafia tanah.

Namun kemudian, ada yang memberikan komentar tidak proporsional, merugikan dirinya, karena berisi fitnah den mencemarkan nama baiknya.

Saat melapor, Doni Parera didampingi Penasihat hukum Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H. dan Hironimus Ardi, S.H. dari kantor Advokat & Konsultan Hukum, Dr. Laurentius Ni, S.H., M.H.

Doni melaporkan semua yang telah memfitnah dirinya di media online, antara lain, saudara AA, dari Forum Pemuda Terlaing, RJ, YA, dari Terlaing, ML dari Rareng, dan MA dari Lancang yang telah menyebutkan Doni Parera sebagai Provokator.

Hal ini dianggap Doni Parera sebagai pencemaran nama baik. Menurut pria yang saat ini bergerak di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ilmu merasa pernyataan dalam video tersebut tidak menyebutkan nama sesorang atau masyarakat adat tertentu.

Kata Doni, video tersebut hanya sebuah pernyataan sikap bahwa Masyarakat Adat Mbehal akan mempertahankan tanah leluhurnya walau terjadi pertumpahan darah dalam menghadapi para Mafia tanah yang merebut atau mengambil hak-hak masyarakat.

Laporan Doni Parera ke Polres Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 dengan Nomor Laporan Polisi: LP / B / 182 / XI / 2021 / SPKT / Res Mabar / POLDA NTT. Isi Laporan di Polres Mabar adalah Pencemaran nama baik melalui media online.

“Saya merasa dirugikan atas pemberitaan di beberapa media. Sehingga saya dan penasihat hukum saya melaporkan kasus ini ke Polres Mabar. Sebagaimana dalam Pasal 310 KUHP dengan ancaman sembilan (9) bulan atau denda Rp. 4.500. Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara 4843, dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dengan ancaman penjara enam (6) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, ( satu milyard rupih),” papar Doni.

Doni menambahkan, hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi semua, agar lebih bijak dalam menilai satu peristiwa, memandang utuh sebuah persoalan, dan bila diperlukan.

Hal tersebut kata Doni, supaya bisa tanyakan kepada sumber berita kejelasan duduk soal, sebelum berikan komentar, sehingga kemudian tidak berbalik merugikan diri kita sendiri. (Tim)

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top