Fakta Terbaru Penolakan Lamaran Perpanjangan Kontrak di SMKN 1 Wae Ri’i

RUTENG, POSFLORES.COMPara Guru Komite di SMKN 1 Wae Ri’i, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Provinsi
NTT, mengklarifikasi kronologi kepala SMKN 1 Wae Ri’i, meminta supervisi perangkat mengajar guru komite dan PNS hingga pada penolakan lamaran perpanjangan kontrak
guru komite yang tergabung dalam forum guru komite dan PNS mosi tidak percaya saudari Yus Maria
D. Romas, S.Pd.Ek.

Menurut para guru tersebut, ada fakta-fakta baru yang ditemukan pada saat masa transisi saat ini setelah kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i. Fakta-fakta tersebut antara lain:

1. Beberapa hari sebelum hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2020 dalam pekan tersebut, kepala sekolah
menginformasikan meminta guru komite dan guru PNS untuk menandatangani modul atau materi ajar
yang akan kirim ke siswa dalam proses pembelajaran daring dan informasi ini juga masih simpang siur
hanya dari mulut ke mulut guru-guru SMKN 1 Wae Ri’i, karena kepala sekolah sudah lama keluar
dari group resmi SMKN 1 Wae Ri’i yakni tanggal 25 Juli 2020, Lalu tim managemen KEPSEK juga
tidak informsi secara resmi di group resmi SMKN 1 Wae Ri’i, sementara guru komite dan guru PNS
sudah lama melakukan proses pembelajaran daring jauh sebelum instruksi ini.
Masih pada waktu yang sama, ketika guru komite pada tanggal 18 Agustus tahun 2020,
melakukan koordinasi .

2. Setelah libur cuti bersama tepatnya hari senin tanggal 24 Agustus 2020 kembali guru komite melakukan
koordinasi dengan KEPSEK untuk supervisi dan meminta tanda tangan perangkat/administrasi
mengajar, KEPSEK juga berdalil masih seperti hal yang sama yakni sebelum KEPSEK supervisi dan
tanda tangan administrasi/perangkat mengajar, KEPSEK meminta dahulukan untuk menandatangani
surat pembinaan empat belas (14) hari tidak bekerja di bawah koordinasinya selama bulan juli tahun
2020.

Sehinga pada waktu itu (masih hari senin tanggal 24 Agustus 2020) guru komite yang pertama
(A.N: PETRUS MBANA, S.Ag) berkoordinasi masuk ke dalam ruangan KEPSEK untuk supervisi
perangkat/administrasi mengajar, guru komite ini menolak permintaan KEPSEK untuk menandatangani surat pembinaan tersebut, bahkan KEPSEK menghadirkan kedua tim managemennya
Bapak Felix Farjono, S.Pd dan Ferdinandus Tahu, S.PT dengan memberikan dalil agar tanda tangan surat pembinaan tersebut, selanjutnya guru komite A.N: Petrus Mbana, S.Ag tetap tidak mau menandatangani surat pembinaan tersebut sebab dirinya merasa tidak arif dan menyimpang dengan
suara hati jika menandatangani surat yang menganggap dirinya harus bersalah, karena selama masa transisi kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i guru komite dan PNS yang masuk dalam forum aksi
solidaritas mosi tidak percaya dengan KEPSEK, tidak bisa masuk di ruangan guru untuk tanda tangan daftar hadir, tetap hadir di sekolah tetapi karena situasi sangat panas waktu itu supaya tidak terjadi
gesekan, kami berkumpul di ruangan lain, kegiatan yang kami lakukan yakni persiapan pembelajaran
serta menjalankan pembelajaran daring dengan peserta didik.

3. Pada waktu itu juga KEPSEK bersih keras tidak mau menandatangani perangkat mengajar, begitu juga guru komite lainnya pada waktu yang sama dari kelompok mosi tidak percaya dengan kepsek sesuai kemelut yang terjadi, walaupun pergi berkoordinasi dengan KEPSEK untuk supervisi
dan meminta tanda tangan administrasi mengajar, KEPSEK selalu dahului minta tanda tangan surat
pembinaan empat belas (14) hari tidak bekerja di bawah koordinasinya selama bulan Juli tahun 2020.
Sehingga, guru komite waktu itu karena merasa tidak bersalah dimana selalu hadir di sekolah dan
melayani peserta didik melalui pembelajaran daring hanya tidak tanda tangan daftar hadir yang ada di
ruangan guru karena setelah persoalan pasti tidak mungkin langsung akur (situasi tidak mungkin cepat
kondusif) pastikan masih ada kewaspadaan dalam kebersamaan dengan pihak lain yang berseberangan.

Sehingga tindakan guru komite yang sudah berkoordinasi dengan KEPSEK untuk tanda
tangan administrasi mengajar dan KEPSEK tidak mau tanda tangan, dimana semua guru komite masuk
ke dalam ruangan KEPSEK dan letakan perangkat mengajar di sofa dalam ruangan KEPSEK, sambil
berbicara dengan KEPSEK bahwa ibu kami datang kumpul administrasi mengajar sesuai dengan
permintaan atau instruksi ibu, akan tetapi ibu KEPSEK mau tanda tangan atau tidak yang penting kami
letakan di ruangan ibu administrasi/perangkat mengajar ini dan kami juga akan ke bendahara untuk
ambil hak kami karena kami sudah menjalankan kewajiban kami melayani siswa melalui pembelajaran
daring maupun luring (dokumen 2 terlampir). Besoknya pada tanggal 25 Agustus 2020 KEPSEK juga
tidak hadir di sekolah dan kami tidak tahu alasannya karena dia sudah jauh sebelumnya keluar dari
group resmi SMKN 1 Wae Ri’i yakni tanggal 25 Juli 2020.

4. Pada tanggal 26 agustus 2020 KEPSEK mengirimkan surat kepada guru komite tertentu dari forum
guru PNS dan guru komite yang telah melakukan aksi mosi tidak percaya dengan KEPSEK, guru
komite tersebut diminta untuk menghadap KEPSEK tanggal 27 agustus 2020 mereka juga menghadap
KEPSEK sesuai waktu yang ditetapkan dalam isi surat tersebut dan ternyata masih terkait meminta
tanda tangan surat pembinaan selama empat belas (14) hari tidak bekerja di bawah koordinasinya
KEPSEK selama bulan juli tahun 2020
Sehingga semua guru komite bersangkutan tidak mau menandatangani surat tersebut dan
masih alasan yang sama yakni mereka merasa tidak arif dan menyimpang dengan suara hati jika
menandatangani surat yang menganggap diri mereka harus bersalah, karena selama masa transisi
kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i guru komite dan PNS yang masuk dalam forum aksi
solidaritas mosi tidak percaya dengan KEPSEK, tidak bisa masuk di ruangan guru untuk tanda tangan
daftar hadir, tetap hadir di sekolah tetapi karena situasi sangat panas waktu itu supaya tidak terjadi
gesekan, kami berkumpul di ruangan lain, kegiatan yang kami lakukan yakni persiapan pembelajaran
serta menjalankan pembelajaran daring dengan peserta didik. lalu di sini juga masih diskriminasi
supervisi antara guru komite yang masuk dalam forum aksi solidaritas mosi tidak percaya dengan
KEPSEK (dokumen 3 terlampir).

Jadi, KEPSEK sebenarnya menginginkan guru komite dan PNS yang masuk dalam forum aksi
solidaritas mosi tidak percaya dengan KEPSEK boikot untuk melayani siswa atau kami harus mogok
mengajar karena KEPSEK tidak mau tanda tangan administrasi/perangkat mengajar, sementara ada
beberapa hal yang telah dijanjikan saat audiensi dengan KABID Dinas PPO propinsi ketika datang
investigasi kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i bahwa pada masa transisi kemelut yang terjadi
ada beberapa point yang harus menjadi perhatian KEPSEK dan guru-guru yakni:
Pertama, KEPSEK tidak boleh mengeluarkan guru komite. Kedua, KEPSEK tidak boleh
melakukan intimidasi terhadap guru komite. Ketiga, guru tetap prioritaskan pelayanan siswa, tetapi
dalam perjalanan guru komite yang mosi tidak percaya dengan KEPSEK juga siap menjadi wali kelas
demi kondusifnya pelayanan terhadap peserta didik.

5. Ironisnya tanggal 28 agustus 2020 KEPSEK mengirim surat penolakan perpanjangan kontrak bagi guru
komite yang tidak mau menandatangani surat pembinaan empat belas (14) hari tidak bekerja di bawah
koordinasinya selama bulan juli tahun 2020 terutama guru komite yang masuk dalam forum aksi
solidaritas mosi tidak percaya dengan KEPSEK (dokumen 4 terlampir).

6. Guru komite yang mendapat surat penolakan perpanjangan kontrak ini dari KEPSEK juga sudah aktif
atau masuk dalam DAPODIKMEN dengan masa kerja mulai dari dua (2) tahun sampai dengan sebelas
(11) tahun dan memiliki NUPTK, hanya satu (1) orang yang belum memiliki NUPTK A/N: BALBINA
S. JUN, S.Pd. Selain itu guru komite yang mendapatkan surat penolakan perpanjangan kontrak ini dari
KEPSEK ada lima belas (15) orang.
Sementara ada juga tiga (3) orang guru komite yang tidak mau tanda tangan surat pembinaan
empat belas hari (14) hari tidak bekerja di bawah koordinasi KEPSEK selama bulan juli tahun 2020,
justru tidak diberikan surat penolakan perpanjangan kontrak tersebut, A.N: SESARIUS SLAJU, S.Pd
dan ARNOLDUS AMBONG, S.Pd dengan ANSELMUS KARTONO MEKO, S.Pd, hal ini juga tidak
tahu apa yang menjadi alasannya.

Begitu juga untuk ketujuh (7) guru komite yang sempat menandatangani surat pembinaan
tersebut mereka juga tidak mendapatkan surat penolakan perpanjangan kontrak, alasan mereka tanda
tangan waktu itu karena menurut KEPSEK jika tidak tanda tangan surat tersebut dia tidak akan
menandatangani perangkat/administrasi mengajar guru bersangkutan dan tidak akan diberi gaji atau
honor bulan agustus bahkan upah tambahan 50% dana BOS dari guru penerima upah 50% tidak akan
diberikan jika tidak menandatangani surat pembinaan empat belas (14) hari bekerja tidak di bawah
kordinasi KEPSEK selama bulan juli 2020.
Besoknya juga pada tanggal 29 agustus 2020 KEPSEK tidak hadir di sekolah dan kami tidak
tahu alasannya karena KEPSEK sudah jauh sebelumnya keluar dari group resmi SMKN 1 Wae Ri’i
yakni tanggal 25 Juli 2020 seperti yang telah dijelaskan berkali-kali dalam surat ini.

7. Perlu kami juga klarifikasikan bahwa guru komite yang bergabung dalam forum aksi solidaritas dengan
guru PNS bukan karena paksaan dan dimannfaat pihak tertentu dari guru PNS dan pihak lainnya tetapi
ini perjuangan suara hati karena tidak mau mengkianati suara hati sendiri sesuai situasi yang dialami
selama mengabdi di SMKN 1 Wae Ri’i di bawah kepemimpinan saudari Yus Maria D. Romas, S.Pd,Ek,
dan isi hati kami semua sesuai isi surat pernyataan sikap kami dalam surat mosi tidak percaya kepada
KEPSEK yang telah kami kirim sebelumnya melalui Bapak KABID Dinas PPO Propinsi ketika beliau
datang investigasi.

8. Kami juga sampaikan bahwa tahun pelajaran 2020/2021 KEPSEK dan tim managemen KEPSEK sudah
banyak atau lebih dari satu rekrut guru komite baru tanpa mempertimbangan dengan dewan guru pada
umumnya, dalam hal ini juga sebenarnya bahwa setelah kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i,
KEPSEK dan tim managemennya sudah tidak berkoordinasi dengan guru-guru yang gabung dalam
mosi tidak percaya dengan KEPSEK, bahkan ketika rapat evaluasi dana komite tahun pelajaran
2019/2020 dengan orangtua murid, guru komite minta bicara di depan orang tua/wali peserta didik
tetapi dibatas oleh KEPSEK dan ketua komite, karena tidak pernah berkoordinasi melalui rapat dewan
guru terkait penggunaan dana komite tahun pelajaran 2019/2020 hingga ada dugaan penyimpangan
penggunaan dana komite dimana uang minum guru-guru selama semester genap tahun pelajaran
2019/2020 tidak terealisasi yang dibiayai dari dana komite.

Inilah situasi sampai saat ini di SMKN 1 WAE Ri’i di mana sudah tidak kondusif lagi sehingga
sudah pasti anak-anak terlantar apalagi guru komite yang mendapat surat penolakan perpanjangan kontrak
dari KEPSEK kebanyakan wali kelas dan sampai saat ini sudah mogok mengajar atau nonaktif
pembelajaran daring dan luring, menanti keputusan dari propinsi, untuk itu kami mohon kepada dinas PPO
propinsi agar guru yang telah dipecat secepatnya mengambil keputusan agar kembali aktif untuk melayani
siswa sebelum ada keputusan final kemelut yang terjadi. (Tim)

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Berita Lainnya

Bupati Matim Minta DPRD Jangan Usulkan Program Baru

BORONG, POSFLORES.COM--Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Andreas Agas, menghadiri pembukaan rapat paripurna istimewa masa sidang 1 DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun dinas 2020/2021, Senin (26/10/2020)...

Seriuskah Pemda Matim Menangani Izin TMH di Cepi Watu?

EDITORIAL Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya menemukan solusi yang solutif terkait eksistensi tempat hiburan malam di Cepi Watu yang...

Pengacara Muda ini Soroti Kinerja Disnakertrans Manggarai Timur

JAKARTA, POSFLORES.COM--Ardi Gandung, Pengacara muda yang berkantor di Jakarta mempertanyakan sikap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Manggarai Timur terkait laporan pekerja jaringan...

Berita Terbaru

Bupati Matim Minta DPRD Jangan Usulkan Program Baru

BORONG, POSFLORES.COM--Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Andreas Agas, menghadiri pembukaan rapat paripurna istimewa masa sidang 1 DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun dinas 2020/2021, Senin (26/10/2020)...

Seriuskah Pemda Matim Menangani Izin TMH di Cepi Watu?

EDITORIAL Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya menemukan solusi yang solutif terkait eksistensi tempat hiburan malam di Cepi Watu yang...

Pengacara Muda ini Soroti Kinerja Disnakertrans Manggarai Timur

JAKARTA, POSFLORES.COM--Ardi Gandung, Pengacara muda yang berkantor di Jakarta mempertanyakan sikap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Manggarai Timur terkait laporan pekerja jaringan...

Kakak Ipar diduga Setubuhi Adik Ipar Sejak Kelas Enam Sekolah Dasar

LABUAN BAJO, POSFLORES.COM--Kasus dugaan pemerkosaan dilakukan kakak ipar terhadap adik ipar terjadi di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Tindakan amoral tersebut saat ini tengah...

Urgensi Masalah Kemanusiaan di Besipae NTT

Aliansi Solidaritas Besipae “Urgensi Masalah Kemanusiaan di Besipae NTT Pada tanggal 14 Oktober 2020, Rombongan Pemerintah Propinsi NTT melalui Polisi Pamong Praja, PORLI dan TNI...
Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0