Forum Peduli Manggarai Timur Gelar Diskusi Masalah Tapal Batas

Diskusi terkait Tapal Batas Matim-Ngada di Aula Kevikepan Borong. Foto/Nardi Jaya.

Oleh: Nardi Jaya

 

BORONG, POSFLORES.Com–Hangatnya pemberitaan media massa terkait masalah tapal batas Kabupaten Manggarai Timur-Ngada, menjadi perhatian khusus oleh ┬áKanis Lina Bana (pendiri Forum Peduli Manggarai Timur)berinisiatif membuat Forum yang kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang mengetahui pasti sejarah perbatasan Matim-Ngada di Buntal.

Agenda yang bertemakan “Tanah Leluhur Memanggil, Mbate Dise Ame, Ledong Dise Empo” tersebut berlansung di Aula Kevikepan Borong Pada Hari Sabtu (31/8/2019)

 

Kesaksian Para Pelaku Sejarah

Kesaksian Pelaku Sejarah asal Elar Yohanes Anggus (83) mengatakan batas-batas wilayah kedua Kabupaten tersebut sudah terjadi sejak 1916, dipertegas kembali tahun 1918 dan diakui oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Ben Mboi, Bupati Manggarai Frans Sales Lega dan Bupati Ngada Yanyos Bota pada tanggal 20 januari 1973 di Aimere.

“Keputusan sepihak yang diambil Bupati Agas pada Tanggal 14 Mei 2019 di Kupang sangat tidak benar dan menyakitkan buat kami karna merubah batas daerah yang sudah final di tahun 1973. Ini sama seperti membuat hubungan kita dengan Kabupaten Ngada menjadi renggang,” jelas Yohanes.

Sementara itu, Wili Nurdin Tokoh sejara pembentukan Kabupaten Manggarai Timur juga menegaskan hal yang sama

“Kita yang hidup di negara hukum harusnya seluruh keputusan yang diambil harus berpijak pada aturan,” jelas Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Matim itu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Bupati Manggarai dua periode Cristian Rotok yang juga merupakan tokoh penting pembentukan wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu.

Di depan wartawan dan masyarakat yang hadir, Dirinya mempertegas kembali bahwa Batas itu tidak akan berubah karna sudah final tahun 1973.

“Sebelumnya saya dengan masyarakat dan tokoh adat sudah bertemu dengan Bupati di Lehong. Saya mau tegaskan kembali Kesepakatan tgl 14 cacat hukum karna tidak menghadirkan tokoh yang sebenarnya.
Saya tidak mempersalahkan Gubernurnya. karna dia secara komperensif tidak mengetahui hal yang sebenarnya mengenai perbatasan,” jelas Rotok.

Sementara itu, salah satu warga perbatasan dalam forum diskusi tersebut menyayangkan ketidakhadiran Bupati Andreas Agas. Padahal dirinya justru ingin masalah ini menemukan solusi dan tanggung jawab bupati Agas dengan keputusannya tanggal 14 Mei.

“Seharusnya Bupati Manggarai Timur ada disini. Begitu banyak masyarakat yang datang dari wilayah perbatasan hari ini, sebenarnya mereka adalah korban, yang ingin hidup aman di wilayah perbatasan,” tandas warga yang enggan disebutkan namanya itu.

 

Hasil Kesepakatan

Kendati demikian, peserta forum berharap agar DPR tetap pada prinsipnya menolak penjelasan Bupati. Hal tersebut kemudian disimpulkan oleh Wili Nurdin.

“Kita sudah putuskan poin-poin yang menjadi rekomendasi hasil keputusan kita hari ini. Seluruh keinginan masyarakat perbatasan yang didasari fakta sejarah harus dijunjung tinggi. Cabut lagi keputusan dia (Bupati Agas) di kupang. Sebenarnya kita berpisah hanya karna pembagian secara Pemerintahan tetapi bukan secara administrasi. Manggarai masih Satu Selat Sape Rahit Salen, Wae Mokel Awon,” kata Willy.(*)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.