Banner-Top
Banner-Top

Investor di Manggarai Timur Keluhkan Biaya Perizinan yang Tinggi

Ilusrtasi perizinan
Ilusrtasi perizinan

MANGGARAI TIMUR, POSFLORES.COMPemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Pemda Matim) diminta mengatur regulasi penetapan biaya terhadap pihak ketiga yang mengurus dokumen perizinan, seperti SPPL, SPPL-UKL dan AMDAL.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang investor yang mengaku kaget dengan permintaan biaya perizinan dari pihak ketiga yang begitu besar.

“Kami masih dalam proses urus izin di DLH Matim. Saya mau bayar dengan nominal yang ditentukan pihak ketiga, asalkan uang itu masuk juga ke PAD Matim. Jangan masuk kantong pribadi. Makanya, perlu ada Perbub untuk mengatur ini,” kata salah satu investor yang enggan dimediakan namanya kepada posflores.com Jumat, 17 April lalu.

Lebih lanjut, investor yang sudah dua tahun berinvestasi di Manggarai Timur mengaku, selama ini banyak rekan – rekannya juga mengalami hal yang sama.

“Ada yang sampai 50 juta rupiah. Kalau saya sendiri sampai 46 juta rupiah,” jelasnya.

Sementara itu, Afri, pihak ketiga yang dimaksud sang investor mengaku jika besar dan kecilnya nominal dalam mengurus dokumen izin merupakan hasil kesepakatan dengan pihak investor.

“Itu merupakan kesepakatan investor dengan saya. Lalu, itu di luar tanggung jawab saya sebagai staf di DLH Matim. Kalau misalkan mereka (insvestor) tidak sepakat dengan standar nominal yang saya tetapkan, silahkan cari orang lain atau bisa juga susun sendiri semua dokumen itu,” papar Afri.

Dia membeberkan alasan mendasar penetapan standar nominal yang menurut beberpa investor tidak logis dan sangat memberatkan mereka.

“Saya punya keahlian pada bidang ini dan sudah memperoleh sertifikat dari UGM. Kemudian, dalam rincian biaya – biaya itu, saya harus membayar teman – teman yang nantinya akan bekerja sama dengan saya. Tentunya mereka juga punya keahlian dan sertifikat,” pungkasnya.

Menanggapi keluhan yang disampaikan investor, Bupati Matim, Agas Andreas mengatakan hal itu merupakan kewenangan DLH Matim.

“Coba tanya langsung ke dinas terkait ya, dasarnya di mana? Takutnya saya salah menjelaskan karena yang memiliki wewenang dalam pembuatan SPPL dan UKL-SPPL adalah DLH,” ungkap Agas kepada posflores.com, Senin, 19 April 2021.

Secara terpisah, Kadis DLH Matim, Donatus Datur tidak membantah terkait keterlibatan pihak ketiga dalam menyusun dokumen analisis dampak lingkungan. Datur mengaku jika dirinya tidak bisa mengintervensi terkait nominal yang ditetapkan.

“Pihak perusahan mengajukan permohonan dan dari pihak kita akan menganalisis permohonan terkait usaha yang diajukan apakah itu termasuk SPPL atau SPPL -UKL . Jika itu bagian dari SPPL UKL maka yang menyusun itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan pada bidangnya. Lalu, terkait nominal yang ditetapkan merupakan kesepakatan mereka. Saya tidak bisa intervensi,” tegas Donatus. (Ando)

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top