Makna Slogan Bawaslu Di Pilkada Mabar 2020

Tedos Ndarung. Foto/dok. Tedos.

Oleh: Tedos Ndarung, alumni SKPPP angkatan II

 

 

POSFLORES.COM–Pada tanggal 25 Oktober 2019, seratus peserta dari 15 Provinsi di Indonesia mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Pemilu (SKPPP) yang diinisiasi oleh Bawaslu RI di Bogor. Keterpilihan 15 provinsi ini yang mengadakan pilkada serentak pada tahun 2020, salah satunya yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur di mana ada 9 Kabupaten di NTT yang akan mengadakan Pilkada serentak 2020. Tujuan dilaksakannya SKPPP yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang politik dan masalah seputar pemilu. Pimpinan Bawaslu RI, Abhan mengatakan, SKPPP merupakan salah satu pilot project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang akan terus dilakukan oleh Bawaslu. Lebih lanjut Abhan menyampaikan bahwa ketika peserta SKPPP menjadi alumni, mereka akan menjadi virus di masyarakat yang menyebarkan sistem pengawasan.

Kegiatan SKPPP ini dilangsungkan selama 14 hari, dari tanggal 25 September sampai tanggal 8 Oktober 2019. Selama dua pekan peserta diberikan pemahaman tentang pemilu dan sistem pengawasannya. Selain mendapatkan ilmu tentang pemilu, peserta juga mampu merasakan Kebinekaan Tunggal Ika yang sangat indah karena seluruh peserta yang hadir berasal dari daerah, suku dan ras yang berbeda di Indonesia. Selama dua pekan seluruh peserta diberikan kesempatan untuk merajutkan perbedaan itu di bawah Pancasila.

Dalam setiap sesi, panitia ataupun pemateri selalu menyebutkan slogan termasyur Bawaslu, “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakan keadilan pemilu”. Awal-awalnya para peserta semacam menyepelekan slogan itu, tapi setelah lama mengikuti kegiatan SKPPP tersebut, akhirnya semua peserta mendapat point penting di baliknya. Point penting dari slogan ini alangkah baiknya dikomparasikan dengan kondisi politik menjelang Pilkada 2020. Hal ini juga menjadi alasan mengapa tulisan ini dibuat.

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu*

Politik merupakan tema yang selalu diperbincangkan, dilakukan, dan dirasakan oleh warga negara setiap hari, tapi perbincangan politik lebih akbar jika bersamaan dengan musim pemilu, sehingga terkadang masyarakat mengambil kesimpulan bahwa politik itu hanya berurusan dengan pemilu, setelah pemilu berakhir, habis juga pembicaraan tentang politik. Pemahaman masyarakat seperti ini menjadi stimulus lahirnya politik uang. Iya, karena politik itu dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, maka lebih baik menerima uang serangan fajar. Selain itu cara berpikir ini juga akan berujung pada lemahnya kontrol rakyat terhadap penguasa. Oleh karena itu, pemilu harus menjadi momentum pembaharuan cara berpikir rakyat. Di pemilu rakyat dituntut untuk memahami substansi politik. dengan demikian rakyat tidak mudah tergoda pragmatisme politik para elite. Segala macam isu sara, politik uang dan politik barang akan terminimalisir.

Frasa “bersama rakyat awasi pemilu” memiliki makna yang cukup penting, dimana di dalamnya terdapat tugas kolektif rakyat dalam menyikapi pemilu. Satu hal yang menjadi tugas berat masyarakat dalam pemilu kepala daerah 2020 yaitu mengawasi seluruh proses pilkada. Sekurang-kurangnya sebelum rakyat mengawasi para kandidat, rakyat juga harus mengawasi diri sendiri. Artinya rakyat harus mampu membentengkan diri dari berbagai macam tawaran politik, seperti politik uang, barang dan isu sara. Setelah itu rakyat mampu mengawasi proses pemilu dengan cara memantau manuver politik dari para kandidat, jika ada kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan pilkada (UU No 10 Tahun 2016), hendaknya dilakukan pelaporan sesuai mekanisme undang-undang.

*Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu*

Salah satu anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat menjadi pembicara di SKPPP 2019 menjelaskan bahwa keadilan merupakan bagaimana hukum itu dilakukan sesuai dengan porsinya (bawaslu.go.id). Oleh karena itu, keadilan merupakan sebuah kondisi yang kita bayangkan dan cita-citakan bersama atau dalam bahasanya Benedict Anderson, seorang pakar politik dunia sebagai imagined community. Dalam konteks pengawasan pemilu, keadilan hendaknya bukan hanya bisa kita bayangkan, tapi harus dialami melalui kerjasama semua stakeholder bersama Bawaslu.

Untuk mencapai proses pengawasan pemilu yang efektif Bawaslu tidak bisa bejalan sendiri tanpa rakyat, begitupun sebaliknya, rakyat tidak bisa mengawasi tanpa adanya Bawaslu sebagai lembaga yang menegakan keadilan pemilu. Oleh karena itu, dalam seluruh proses pengawasan harus ada hubungan inter-subjektif Bawaslu dengan rakyat. Bawaslu memandang rakyat sebagai partnernya dalam memantau pelanggaran pemilu dan sekaligus pemberi informasi awal.

*Konteks Pilkada Mabar 2020*

Tensi politik di Manggarai Barat akhir-akhir ini mengalami kenaikan setiap hari. Para politisi berbondong-bondong mendaftarkan dirinya ke partai tertentu. Berbagai moment dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai pencintraan diri (tak langsung) agar masyarakat mengenalnya, dil-dilan antar-elite pun dilakukan setiap saat. Semua strategi politik dirancang sedemikian rupa untuk mengejar kursi kekuasaan. Di linimasa media sosial pun tidak sedikit yang bertanya-tanya tentang ramainya situasi politik menjelang pilkada Mabar 2020.

Menjadi bupati di Manggarai Barat merupakan kepuasaan tersendiri, karena posisi tawarnya tinggi. Mabar bukan hanya memberikan daya tarik para elite di Jakarta, tapi juga dunia Internasional, selain karena Taman Nasional Komodo, banyak lagi tempat wisata yang mendunia di Manggarai Barat. Tetapi, dalam situasi politik seperti ini apakah masyarakat pernah memikirkan masa depan mereka di Manggarai Barat. Artinya masyarakat Mabar harus sejak dini melakukan refleksi rasional terhadap beberapa figur yang tampil sebagai bakal calon, karena jika yang memimpin Manggarai Barat jatuh pada orang yang salah, maka masyarakat Mabar tetap akan menjadi penonton di rumah sendiri, tidak akan merasakan kebesaran nama Mabar dengan posisi tawar destinasi wisatanya yang memukau penduduk dunia. Oleh karena itu, diskursus di antara kelompok masyarakat harus mulai dilakukan, kemudian memasang ideal criteria tertentu untuk pemimpin Mabar yang akan datang, sehingga kriteria itu yang menjadi acuan dalam memilih.

Selain itu, menjelang Pilkada 2020, masyarakat Mabar pasti akan berhadapan dengan berbagai macam isu sara dan politik uang. Dua hal ini tidak akan lepas dari manuver politik di Mabar karena para politisi sudah membaca psikologi masyarakat. Dalam kaitannya dengan ini, maka masyarakat Mabar harus berani untuk mengungkapkan pikirannya. Paul Budi Kleden mengatakan bahwa warga yang berdaulat adalah warga yang berani menunjukan sikapnya. Demokrasi tidak akan berfungsi apabila berhadapan dengan mental warga yang takut berpendapat sendiri, yang takut mengatakan “tidak” untuk sesuatu yang salah terhadap politisi (Paul Budi Kleden, 2008).

Jargon Bawaslu, “bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu” sangat penting dalam pentas politik pilkada Mabar. Di mana rakyat tidak perlu takut dalam menyampaikan pelanggaran di tahapan pilkada, karena ada lembaga yang selalu bersamanya, yaitu Bawaslu. Begitupun sebaliknya, Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memantau proses pilkada. Ada empat hasil jika pengawasan partisipatif rakyat itu dilaksanakan. Pertama, dengan pengawasan partisipatif bersama rakyat, maka pemilu bukan lagi menjadi ajang bursa tenaga kerja dan bisnis legitimasi, tapi pemilu dipandang sebagai momentum yang krusial di mana rakyat memberikan mandatnya secara sadar kepada kandidat tertentu.

Kedua, anggapan bahwa Citizens hanya sebagai voters dalam pilkada tidak ada lagi, karena sejatinya rakyat adalah pemilik kekuasaan itu sendiri. Makanya, setiap kali ada kebijakan yang kontra produktif dengan kebaikan bersama, rakyat berdiri tegak sebagai oposisi pemerintah.

Ketiga, electability akan terkoneksi dengan reprensentasi kandidat terpilih. Jika selama ini tingginya nilai elektabilitas dari wakil rakyat tidak sesuai dengan kinerjanya, hal itu disebabkan oleh partisipasi rakyat sendiri yang hanya sebatas memilih tanpa menganalisis.

Keempat, terwujudnya pemilu berkualitas. Beberapa hal yang menjadi indikator dari pemilu yang berkualitas, yaitu terpilihnya pemimpin yang bertanggung jawab, terciptanya rakyat yang demokratis-bersedia mengontrol pemimpinnya.

Sejatinya politik itu urusan setiap hari warga negara, ia bukan hanya terjadi pada saat pemilu dan bukan hanya menjadi urusan para politisi dan kendaraan yang ia tumpangi, partai politik. Setiap hari, warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan kepada pemerintah atau lembaga tertentu. Begitupun dalam pemilu. Meskipun pemilu hanyalah satu unsur dalam politik, tapi ia sangat penting dan menjadi kesempatan berharga bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan asas pemilu. Karena dengan pemilu, pemimpin lama (entah yang sontoloyo, pengkhianat rakyat, pro rakyat) akan diganti sesuai dengan mekanisme undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, rakyat Mabar harus mampu mengawasi diri dari godaan politik uang, dan sara, dan berani menyampaikan hal yang salah di setiap tahapan pilkada, karena Bawaslu selalu bersama rakyat awasi pemilu.(*)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.