Banner-Top
Banner-Top
GERAM: DPRD Manggarai Timur Mandul
DPC PDIP Manggarai Timur Tolak Wacana Pengadaan Mobil Baru DPRD
“Hargai Waktu”
Tak Terima Dipecat, Mantan Polisi ini Gugat Kapolda NTT ke PTUN Kupang
Follow us
Follow us
Olahraga
Berita Terkini
EKONOMI

MANGGARAI TIMUR -- Wakil Bupati Manggarai Timur, Jaghur Stefanus serahkan bantuan alat mesin pertanian kepada Poktan (Kelompok Tani) Ca Nai di Desa Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba Utara, Rabu, 10 November 2021.

Pada kesempatan tersebut Jaghur Stefanus menjelaskan bahwa bantuan berupa alat mesin pertanian yang akan diserahkan hari tersebut agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung program pemerintah yaitu Infrastruktur dan Pertanian.

[iklan-single]

Stefanus berharap, bantuan dari Pemda tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan produktifitas pangan di Manggarai Timur.

"Harapannya dengan adanya bantuan alat mesin pertanian ini, bapak ibu bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan disalahgunakan, karena semua ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Pada kesempatan itu, selain menyerahkan bantuan mesin pertanian, Wabup Jaghur juga melakukan pemasangan prasasti peresmian jalan tani di Desa Golo Meni, Kecamatan Kota Komba Utara.

"Walaupun dalam pengerjaan belum tuntas tetapi jalan tani ini sudah lumayan dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Dominikus Jehadut, ketua kelompok tani Ca Nai mengucapkan terimakasih kepada Pemda Matim yang sudah memberikan bantuan alat pertanian jenis traktor.

"Saya mewakili anggota kelompok sangat membutuhkan sekali alat pertanian tersebut, sehingga dengan ini kelompok Ca Nai lebih semangat lagi untuk bekerja dan tidak mengecewakan Pemda," ucapnya.

Sedangkan Hermenigildus Jehadu, tokoh masyarakat Golo Meni juga memberikan apresiasi kepada Pemda yang sudah berusaha keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan ini masyarakat Golo Meni sudah tidak susah lagi kalau mau ke sawah untuk melakukan aktifitas di lahan pertanian," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, proses pengerjaan proyek jalan tani sangat membantu perekonomian warga, terutama uang sekolah bagi siswa-siswi di Golo Meni.

"Kehadiran proyek banyak yang membiayai uang sekolah anak-anak kita. Walau hanya mengumpulkan batu namun ada upahnya, karena ini bukti kerja gotong royong," ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Gaspar Nanggar, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Fransiskus P. Sinta, Kepala Bidang (Kabid) Irigasi, Agustinus Hasan

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana, Alni Duru, Sekertaris Camat Kota Komba Utara, Hironimus Toy, Kepala Desa Golo Meni, Paulus Darman dan sejumlah tokoh masyarakat serta petani Desa Golo Meni. (Yunt)

JAKARTA -- Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP-NTT) Jakarta, menggelar diskusi bertajuk "Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa?" Diskusi ini digelar dalam rangka musyawarah besar (Mubes) pertama SP NTT, Kamis, 04/11/2021.

Ketua Panitia Trian Walem mengatakan, selain bagian dari agenda mubes, diskusi itu juga sebagai bentuk merespon problem investasi yang hadir di NTT saat ini.

[iklan-single]

Trian menjelaskan, investasi kerap tidak melibatkan peran rakyat hingga munculnya berbagai masalah di tengah masyarakat karena aktivitas investasi atau investor.

"Hal itu dikarenakan banyak investasi dan segala bentuk aktivitasnya hanya berorientasi pada sisi profits atau mengali keuntungan tanpa memikirkan pembangunan berkelanjutan. Investasi

yang tak terkontrol dengan baik

hanya kemudian memunculkan masalah dan melahirkan dampak kehancuran tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris panitia, Saverius Jena menyinggung soal amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat belum terwujud.

"Yang ada hanyalah ekploitasi sepihak dan privatisasi dalam pengelolaannya, reforma agraria tidak kunjung dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat justru dihadapkan dengan ancaman dan tekanan karena konflik Agraria. Ancaman investasi yang berpotensi akan meminggirkan hak-hak masyarakat menguasai tanah dan praktek-praktek kongkalikong lainnya," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gejolak investasi yang masuk di Indonesia secara masif juga kerap kali meminggirkan masyarakat lokal yang mengakibatkan investasi malah menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dan pemicu konflik.

"Hal ini lantaran investasi hanya berbasiskan pada penguasaan modal. Investasi seperti ini akan menyebabkan penumpukan aset dan kekayaan kepada segelintir pelaku ekonomi, dengan begitu investasi menjadi sumber biang kerok terjadinya disparitas pendapatan," tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa mengatakan sampai pada triwulan III, realisasi investasi NTT mencapai 3,6 triliun dari target nasional 7,2 triliun.

"Target yang diberikan Kementerian investasi kepada NTT 7,3 miliar, hari ini baru mencapai 3,2 triliun," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa incremental capital-output ratio (ICOR) NTT untuk tahun 2020 belum ada lantaran pertumbuhan ekonomi NTT mengalami minus, adapun data yang dihitung yakni tahun 2018.

"Untuk 2020 belum kita dapat karena pertumbuhan ekonomi kita minus sehingga kita tidak bisa hitung dan yang bisa hitung 2018 masih sampai pada angka 9,6 nasional,"ungkapnya.

Marsianus juga mengatakan para investor mengalami kesulitan di bidang perizinan karena investo tidak efisien kalau investasi di NTT lantaran perizinan yang berbeli-belit.

"Keluhan itu masih ada sampai hari ini karena dalam suatu investasi proses izin itu ada kewenangan Bupati, Gubernur, dan Pusat sehingga masih ada kesulitan dan saat ini mencoba untuk memberikan pelayanan secara baik kepada semua investor yang berinvestasi di NTT," katanya.

Sementara itu Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan dalam catatan KPA pada tahun 2020, NTT merupakan Provinsi urutan kelima paling banyak menyumbangkan konflik agraria.

"Pada tahun 2020 NTT menjadi provinsi kelima menyumbangkan sejumlah 16 konflik agraria," katanya.

Adapun 16 konflik agraria itu terjadi di beberapa sektor, yakni sektor propeti, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan agribisnis.

Dewi juga menyoroti investasi pariwisata super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat, Menurutnya, di Pulau Komodo terdapat 500 kepala keluarga (KK) yang kondisinya terancam akibat investasi.

"Ini memang mengeksklusi kurang lebih yang akan mengancam 500 kepala keluarga yang ada di Pulau Komodo," ujarnya.

Dewi juga menegaskan bahwa terkait proyek-proyek maupun pembangunan yang hadir mestinya perlu ada dialog konstruktif antara pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu, lanjut Dewi, guna memastikan pembangunan tersebut tidak berdiri di atas proses- proses yang akan mengeksklusi atau menyingkirkan masyarakat adat, petani atau masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal dalam wilayah itu.

"Kadang seringkali dianggap masyarakat yang kontra terhadap itu (pembangunan) dianggap menolak pembangunan, padahal model pembangunan yang dikritisi," ucapnya.

Rully Sumanda S.H, Pengamat Lingkungan menegaskan bahwa perlu adanya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

"Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis tetapi masyarakat ada di situ dan nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, kebakaran, pencemaran kawasan dan konflik masalah tanah," ujarnya.

Sedangkan Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database mengatakan bahwa pembangunan yang besar-besaran di Manggarai Barat merupakan paradoks dan data investasi yang akan masuk ke Manggarai Barat sebesar 229 Proyek dengan total nilai investasinya di atas 90 triliun.

"Ke depan Manggarai Barat menjadi pusat bagaimana orang-orang grup lokal, grup-grup bisnis di pusat pada sektor pariwisata lalu grup-grup bisnis global itu akan melirik Labuan Bajo karena sudah ditetapkan sebagai pariwisata super premium," katanya

Ferdy juga menyarankan soal pentingnya konektivitas antar daerah di NTT karena infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia dan akan mempengaruhi uang yang akan beredar ke pasar sementara konsumsi tingggimaka ekonomi akan melde.

"Itu tidak akan terjadi kalau dari Flores Timur (Flotim) sampai Manggarai Barat orang masih pake transportasi darat dan pemerintah daerah tidak pernah memikirkan untuk membangun sebuah mapping guna membangun kapal cepat dari Flotim ke Labuan Bajo," ujarnya.

Ferdy juga menegaskan kembali soal adanya paradoks pembangunan, pasalnya data BPS Mabar tahun 2020 mencatat angka kemiskinan sangat tinggi lalu pendapatan perkapita masyarakat 416.000 per bulan.

"Gubernur NTT yang sekarang tidak sukses untuk mereduksi angka kemiskinankarena sebelumnya juga angka kemiskinannya sekitar 19 sampai 21 persen," tegasnya. (Yunt)

NGADA -- Vaksinasi serentak Covid-19 dan baksos TNI-Polri digelar di Aula dan lapangan Apel Polres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (06/11/21).

Kegiatan Vaksin serentak Polda NTT ini dalam rangka pemulihan Ekonomi Nasional sebagai mana yang di canangkan oleh pemerintah.

[iklan-single]

Menggunakan Vaksin Coronavac, akan ditargetkan sebanyak 880 orang ditiga kecamatan, yaitu kecamatan Bajawa, Kecamatan Soa dan Kecamatan Riung.

Di Kecamatan Bajawa sendiri dilaksanakan vaksinasi terpusat di Polres Ngada menargetkan 500 orang. Dengan sasaran para remaja usia 12-18 tahun, pelayanan publik dan masyarakat umum 19-58 tahun dan lansi 59 tahun ke atas. Begitupun di Kecamatan Soa dan Riung.

Kapolres Ngada AKBP Rio Cahyowidi, S.I.K.M.I.K kepada wartawan mengatakan, saat ini di Kabupaten Ngada sendiri total pencapaian yang sudah divaksin sebanyak 48,28%.

"Di beberapa Daerah Kabupaten Ngada, masih terdapat daerah yang susah sinyal, hingga saat vaksinasi tidak bisa menginput data secara online," jelasnya.

Namun kata Dia, dengan kegiatan vaksinasi tersebut dengan target 880 orang, diharapkan bisa meningkat hingga 50%.

"Kami optimis, lanjut Kapolres Ngada, " dengan sinergitas TNI-Polri, pemerintah dan dinas kesehatan yang ada, target vaksinasi diakhir tahun ini akan mencapai 70%."

Pelaksanaan Vaksinasi dan baksos dihadiri Bupati Ngada Andreas Paru, S.H.,M.H, Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena,, SS, M.Hum, Kasdim 1625/Ngada Mayor Inf. Suyanto dan para tokoh agama Kabupaten Ngada.

Di akhir kegiatan, Kapolres Ngada AKBP Rio Cahyowidi, S.I.K., M.I.K bersama Wakil Bupati dan para tokoh agam menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. (Tim)