Sen. Des 9th, 2019

Lugas, Berani, Independen

Pakar Hukum: Hak Para Guru Honorer Di Matim Harus Dibayar Pemda

2 min read

Dr. Laurentius Ni, S.H. M.H. Foto/Ist.

DOleh: Nardi Jaya

 

 

BORONG, POSFLORES.COM–Polemik tidak dibagikannya tambahan penghasilan (Tamsil) sebagai pengganti tunjangan harian lepas (THL) atau Bantuan Operasional daerah (Bosda) untuk guru-guru honorer pada bulan Juni dan Juli Tahun 2019 di Manggarai Timur, kini medapat sorotan dari beberapa kalangan termasuk Pakar Hukum.

Pasalnya, pengumuman pencairan dana tersebut, hanya mulai pada bulan Agustus-November (tiga bulan) sementara dua bulan sebelumnya (Juni-Juli) dilenyapkan begitu saja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.

Kepala Dinas terkait, Basilius Teto, beralasan bahwa Pemda Matim mengalami keterbatasan dana pada tahun 2019. Pencairan insentif akan kembali normal di tahun 2020.

“Kita keterbatasan anggaran untuk tahun ini. tapi saya pastikan tahun 2020, akan kembali normal. Guru-guru dimohon bersabar,” jelas Teto, ketika dihubungi posflores.com beberapa waktu lalu.

Pernyataan Kadis Teto tersebut ternyata membuat anggota DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi, angkat bicara.

Melalui sambungan telepon, kepada Posflores.com, Medi menegaskan bahwa, gaji atau hak dari para Guru honorer harus dibayar. Dirinya juga meminta agar perwakilan para Guru honorer bisa datang langsung ke Kantor DPRD Matim untuk mengadu hal tersebut.

“Intinya hak mereka itu harus dibayar. tidak ada alasan untuk tidak dibayar. satu haripun, keringat mereka harus dibayar. Saya meminta perwakilan dari guru honorer untuk datang langsung mengadu ke DPRD, dan kami bisa memanggil Kadis terkait untuk memberikan penjelasan kepada kami dan para guru yang datang,” tegas Medi sapaan akrab Salesius Medi.

Sorotan yang sama  datang dari Pakar Hukum, Dr. Laurentius Ni, S.H. M.H. Kepada Posflores.com, Minggu 1 November 2019, mengatakan bahwa, Kadis Teto harusnya tidak bisa mengatakan agar para Guru bersabar dan pada tahun berikut akan kembali normal.

Ini bukan soal tahun depannya, tetapi hak tahun berjalan yang dipersoalkan, karena itu pemerintah daerah wajib untuk membayarnya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, yang pertama, kalau argumentasi mereka yang mendapatkan tunjangan penghasilan atau lulus dihitung dari bulan kelulusan, maka guru-guru yang mengikuti seleksi kemarin harus diberhentikan semuanya pada waktu mengikuti seleksi, sehingga mereka tidak perlu menjalankan kewajiban agar tidak mendapatkan hak. Karena tidak diberhentikan, maka semua yang status sebagai guru honorer harus dapat dibayarkan sejak bulan Juni- Juli 2019. Kedua, anggaran pemerintah untuk dua belas bulan dalam satu tahun, bukan sepuluh bulan dalam satu tahun. Oleh karena itu anggota DPRD Matim sebagai fungsi pengawasan untuk bisa mengawasi penggunaan uang daerah oleh eksekutif secara jelas, transparan peruntukannya,” tutup Laurentius.

Untuk diketahui, dana insentif untuk guru penerima insentif di Manggarai Timur untuk bulan Juni dan Juli 2019 tidak dibayar, alasannya, memperhatikan keadaan keuangan daerah. Besaran dana yang harus diterima yaitu Rp 500.000 per orang.(*)

Facebook Comments