Pegawai Ekspedisi Lintas Surabaya-Flores Mengeluh Bayar Rapid Test Mahal

Mobil angkut logistik. Foto/ist.

 

BORONG, POSFLORES.COMDemi menjaga kesucian daerah dari serangan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memperketat pengawasan di pintu masuk terhadap pelaku perjalanan yang ingin masuk ke wilayah tersebut.

 

 

Pemda Matim kini mengharuskan semua orang yang ingin masuk ke wilayahnya agar memiliki surat hasil rapid test negatif covid-19 dari daerah asal. Hal tersebut terjadi ketika Kabupaten Manggarai yang merupakan kabupaten sulung dari tiga kabupaten yang ada di Manggarai Raya, ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

Namun, keputusan Pemda Matim tersebut mendapat keluhan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari penyedia jasa angkutan logistik (mobil ekspedisi lintas Surabaya-Flores).

Wihelmus Patypelohy, pegawai salah satu ekspedisi lintas Surabaya-Flores, kepada posflores.com mengatakan bahwa, dirinya masih bisa lewat ke kabupaten Manggarai Timur sebelum Kabupaten Manggarai ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

“Kalau Posko di perbatasan Mano, sebelumnya kami bisa lewat hanya pakai surat keterangan sehat dari Puskesmas. Tetapi kemarin (19/5/2020), kami mengalami kesulitan. Saat ini, kalau mau lewat lagi ke sana harus memiliki surat hasil rapid test negatif covid-19,” kata Wihelmus, Rabu, 20 Mei 2020.

Dia menjelaskan, ketika hendak mengurus surat rapid test ke Rumah Sakit RSUD Ben Mboi Ruteng, pihak Rumah Sakit tidak melayaninya. Karena tidak dilayani, dia terpaksa mendatangi dokter praktik di Ruteng untuk mengurus surat tersebut dengan mengeluarkan biasa sebesar Rp. 600.000.

“Kalau setiap hari kami lewat ke sana harus bayar dulu enam ratus ribuh rupiah di dokter, untuk dapatkan surat hasil rapid test itu. Sementara pemasukan per bulan kami makin kurang di tengah pandemi ini. Kami jadi kesulitan jika bongkar logistik di Borong, Manggarai Timur,” jelasnya.

Bukan hanya Wihelmus, hal senada juga dikatakan oleh Maximilian Mbelo. Mbelo menjelaskan, untuk mendapatkan hasil rapid test, dirinya terpaksa harus ke dokter terlebih dahulu karena hanya dokter yang memiliki alat rapid test di Kota Ruteng.

“Saya bayar Rp. 600.000 di dokter praktik untuk dapatkan surat hasil rapid test. Soal biaya mahal itu tidak heran karena dia saja yang memiliki alat tersebut,” kata Mbelo.

Menanggapi hal tersebut, Humas pemda Manggarai, Lodovikus D. Moa, saat dihubungi media ini menjelaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan dari Pemda Manggarai Timur. Namum, pihaknya berharap agar Pemda Matim bisa memberikan kemudahan terkait persyaratan masuk ke wilayah tersebut dalam hal ini persyaratan rapid test bagi pelaku perjalanan.

Sementara itu, Pemda Manggarai Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dr. Surip Tintin mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi Bupati Kabupaten Manggarai Timur.

“Keputusan tersebut merupakan keputusan Bupati Manggarai Timur melalui instruksi Bupati beberapa waktu lalu,” kata Tintin. [Tim]

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0