Pemalsuan Dokumen Tanah, Camat Boleng Dituntut 6 Tahun Penjara

Bonaventura bersama kuasa hukumnya saat keluar dari Kejari Manggarai Barat. Foto/Edi Risal.

Oleh: Edi Risal/Yon Sahaja

 

LABUAN BAJO, POSFLORES.COM–Kasus dugaan pemalsuan dokumen surat tanah yang dilakukan oleh Bonaventura Abunawan, camat Boleng, Kabupaten Manggarai Barat memasuki tahap baru, setelah sebelumnya pada Selasa (26/11/2019), ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda NTT.

Penetapan status tersangka terhadap camat Bonaventura, atas dasar kasus pemalsuan dokumen surat pernyataan yang memuat tanda tangan dan cap jempol di atas materai dari Tu’a Golo seKecamatan Boleng akan hak dan batas tanah adat Ulayat Mbehal termasuk tanah Ulayat Terlaing, Boleng, Manggarai Barat.

Akibat peristiwa tersebut, pada Kamis (23/1/2020), Camat Bonaventura, resmi ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Kepada wartawan, Bonaventura memberikan keterangan singkat terkait penahananya.

No comment lah, no comment untuk penahananya. Memang sudah ditahan. Kita ikuti proses hukum saja,” katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Maiman Limbong, mengatakan bahwa, Bonaventura sebelumnya ditahan di Polda NTT di Kupang dan pada hari Kamis (23/1/2020) tersangka diserahkan ke Kejari Manggarai Barat oleh penyidik Polda NTT bersama penyidik JPU Kejakasaan Tinggi NTT.

Dari penyidik Polda NTT setelah diteliti jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi NTT dan telah memenuhi unsur formil dan material dinyatakan P21. Selanjutnya dilakukan penyerahan tersangka dan berikut barang bukti. Hari ini (kamis, 23/1/2020) kita tahan saudara Bonaventura Abunawan, untuk memudahkan proses persidangan dan tidak menghilangkan barang bukti sesuai yang diatur dalam KUHAP,” jelas Maiman kepada wartawan, kamis (23/1/2020).

Maiman menjelaskan bahwa, penahanan Bonaventura, telah dititipkan ke Kepolisian Sektor Manggarai Barat.

Saudara Bonaventura akan ditahan di Polres Manggarai Barat selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Kamis (23/1/2020), sambil menunggu pelimpahan berkasnya di pengadilan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kasi Pidum itu menuturkan, kepada tersangka akan dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Tersangka dijerat pasal 263 KUHAP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan sudah ditahan, berikut barang bukti dokumen pemalsuan tanah,” tutup Maiman.(*)

Facebook Comments