Pendidikan Politik Damai bagi Kaum Milenial

oleh -100 views
Penulis Opini, Dr. I Ketut Suar Andnyana. Foto/ist.

PenulOleh: Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Wakil Rektor 1 Universitas Dwijendra

 

Suhu perpolitikan semakin hangat menjelang dan setelah perhelatan akbar Pilpres dan Pileg. Masyarakat disuguhi berbagai macam argumen mengenai calon presiden dari kedua kubu. Meningkatnya suhu perpolitikan dipicu juga oleh tersebarnya berita hoax. Menurut catatan Kementrian Kominfo ada kecendrungan peningkatan konten hoax jelang pelaksanaan Pilpres 2019. Berita hoax tentu sangat meresahkan masyarakat apalagi berita hoax tersebut menyangkut masalah isu sara. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Apalagi pemilu 2019 mendapatkan atensi yang luar biasa dari kaum milenial.
Berita hoax mungkin merupakan cara yang cukup efektif untuk menyerang kredibilitas paslon lain walaupun cara tersebut merupakan black campaign. Cara seperti ini tidak memberikan pendidikan politik yang demokratis bagi kaum milenial. Pendidikan politik hendaknya diberikan kepada kaum milenial dengan menunjukkan bagaimana cara berdemokrasi yang sesuai dengan nilai hidup kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila.
Pendidikan perpolitikan perlu diberikan kepada kaum milenial dengan cara mempertontonkan cara berargumentasi dalam diskusi-diskusi yang ditayangkan di televisi. Argumen yang diberikan tentu untuk meyakinkan masyarakat mengenai berbagai program yang ditawarkan tim sukses masing-masing calon. Argumen-argumen yang disampaikan terkadang melampui batas kesantunan dalam berbahasa. Masyarakat diberi suguhan berupa“kekerasan verbal” dalam program diskusi pada televisi. Terkadang masing-masing tim sukses melupakan bagaimana beretika dalam berargumentasi. Suguhan-suguhan dan debat kusir yang sering dipertontonkan dinilai melanggar etika atau kesantunan dalam berpolitik.
Masyarakat mungkin sedikit jemu menonton acara televisi yang selalu menampilkan model diskusi seperti itu. Masyarakat menginginkan para politikus memberikan pendidikan demokrasi yang damai. Bukan saling hujat dan saling lempar nyinyiran. Selama masa kampanye masyarakat disuguhi berita-berita yang berbau sara dan menggunakan agama sebagai komoditas politik. Secara psikologis masyarakat merasa jenuh dengan suguhan kampanye semacam itu. Yang diinginkan masyarakat adalah pertarungan politik yang elegan dengan beradu argumen mengenai program yang akan ditawarkan dengan tidak menyerang kubu lain.
Kaum milenial yang merupakan generasi penerus bangsa ini, justru mendapatkan suguhan demokrasi yang tidak elegan. Baik secara langsung dan tidak langsung, politik yang tidak elegan tersebut akan memengaruhi sikap kaum milenial. Mungkin saja, kaum milenial menganggap pesta demokrasi hanya sebagai alat untuk memperoleh ambisi untuk kemenangan dengan mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Insiden 21-22 Mei merupakan bentuk ketidakeleganan dalam berpolitik. Masyarakat disuguhi atau dipertontonkan bagaimana kerasnya demokrasi. Yang terbersit dalam benak masyarakat adalah politik kawan dan lawan beda-beda tipis. Kawan terkadang bisa jadi lawan begitu juga sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana politisi bisa memberikan pendidikan terhadap generasi mudanya. Memberikan contoh bagaimana berpolitik itu secara santun dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya, demi sebuah kemenangan, mengingkari nilai kesantunan dan etika dalam berpolitik.
Nuansa perpolitikan yang mengedepankan fitnah, menyebaran berita hoaks hendaknya diubah menjadi perpolitikan damai yang menjunjung nilai-nilai kesantunan. Kerusuhan 21-22 Mei tentu mencederai pelaksanaan demokrasi. Hal itu merupakan bentuk demokrasi yang tidak mengedepankan perdamaian. Perbedaan pendapat menjelang pilpres dan pileg merupakan hal yang wajar tetapi tetap mengedepankan persatuan. Jangan karena perbedaan politik, persatuan menjadi terbelah. Apabila cara berpolitik yang tidak santun dan tidak beretika terus dipertontonkan, bagaimana situasi perpolitikan nanti yang nota bena akan dilakoni dan pelakunya adalah kaum melineal. Belum bisa diprediksi apakah keputusan Mahkamah Kostitusi (MK) tentang sengketa pemilu 2019, dapat diterima oleh kedua pasangan calon presiden. Kita tentu tidak menginginkan kerusuhan 21-22 Mei terulang lagi. Apabila putusan MK memicu gejolak yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, berarti elit politik telah mewariskan politik kekerasan kepada kaum milenial.
Tontonan politik yang mengangkat isu sara dan menggunakannya sebagai komoditas politik mengingkari pendidikan damai yang telah ditanamkan dari pendidikan dasar. Pendidikan budi pekerti yang telah diberikan di sekolah-sekolah seolah-olah tidak bermanfaat lagi karena generasi milenial menemukan fakta yang berbeda di masyarakat. Ini tentu akan menggerus pondasi nilai kehidupan saling menghargai dan nilai kejujuran yang telah ditanamkan sejak usia dini baik melalui pendidikan formal maupun informal
Mahatma Gandhi menyatakan, “Jika kita ingin mencapai kedamaian sejati di dunia ini kita harus mulai dengan cara memberi pendidikan perdamian kepada anak-anak.” Kedamaian abadi mungkin bergantung pada pendidikan generasi mendatang ke dalam kompetensi, perspektif, sikap, nilai, dan pola perilaku yang akan memungkinkan mereka membangun dan memelihara perdamaian. Anak ibarat tunas muda dan akan bisa menjadi batang yang kuat bergantung pada nuansa pendidikan di sekitar anak di mana anak tersebut tumbuh. Menumbuhkembangkan yang menyangkut masalah akhlak mulia sudah diimplementasikan dalam proses pendidikan dengan memberikan mata pelajaran agama dan budi pekerti. Tujuan pendidikan tersebut akan tercapai dengan baik, apabila anak menemukan kehidupan yang berakhlak mulia di masyarakat.
Pendidikan perdamaian bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang sikap, nilai-nilai, dan kompetensi perilaku yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis.
Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik damai. Pendekatan pertama adalah pendidikan perdamaian berbasis pengetahuan. Dalam pendekatan ini, pendidikan perdamaian ditafsirkan sebagai mata pelajaran yang bisa diajarkan dalam kurikulum sekolah. Pendekatan kedua, pendidikan perdamaian didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan dan sikap yang secara eksplisit dan tidak langsung diajarkan sebagai bahan pengajaran untuk setiap pelajaran. Dengan demikian pendidikan perdamaian adalah seperangkat keterampilan dan sikap yang dapat dieksplorasi dan terimplementasi dalam berbagai konteks pendidikan. Pendekatan ketiga, yaitu pendidikan perdamaian dilihat sebagai gabungan antara dua pendekatan. Yaitu pendidikan perdamaian adalah mata pelajaran sebagai bagian dari pengetahuan yang dapat diajarkan pada kurikulum sekolah dan juga sebagai alat kemampuan / keterampilan dan sikap yang harus “dikuasai” oleh siswa.
Dengan tiga pendekatan itu, perdamaian dapat disemai sejak dini sehingga terbentuk pelaku politik yang lebih mengedepankan perdamaian. Pendidikan damai akan terpelihara dengan baik, apabila lingkungan calon pelaku politik menyuguhkan politik yang mengedepankan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Bersikap elegan dan legowo bisa menerima kekalahan. Salah satu konsep yang perlu diingat adalah siap memimpin dan siap pula dipimpin.(*)

 

Redaksi: Isi Tulisan Menjadi Tanggungjawab Penulis

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *