PENGABAIAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN SATANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN MANGGARAI TIMUR

PENGABAIAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN SATANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN MANGGARAI TIMUR

Oleh : Yakobus Jemadan

PENGABAIAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK 

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur-NTT tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur harus memberikan pelayanan berasaskan: Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dengan kalimat maklumat pelayanan yang berbunyi : “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban, serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.” Maka maklumat itu merupakan janji selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dalam memberikan Pelayanan data kependudukkan kepada masyarakat.

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sedangkan standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Sebuah maklumat pelayanan harus diartikan sebagai sebuah tanggungjawab besar yang disandarkan pada seluruh petugas dari para pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Pengaharapan besar bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Sebuah maklumat pelayanan membawa konsekuensi besar.

Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip – prinsip good governance ( transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Masyarakat harus mengetahui maklumat tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan aduan bila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek pelaksanaannya.

Dengan adanya maklumat pelayanan tersebut, tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur berusaha untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang berlaku, dan juga maklumat tersebut bukan sekedar slogan, tapi benar – benar merupakan falsafah nilai – nilai yang diyakini dan dilaksanakan oleh seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian, maklumat pelayanan bukanlah sekedar selembar kain yang ditandatangani, ditempel di dinding dan kemudian….lenyap begitu saja……

Berdasarkan pengalaman penulis yang mengurus dokumen kependudukan di Dukcapil Manggarai Timur menemukan indikator masih banyak kesalahan dalam menginput data. Data keluaran yang telah dicetak operator tidak sesuai dengan data asli yang diisi melalui format yang diserahkan oleh Dukcapil Manggarai Timur kepada masyarakat sehingga seringkali dilakukan perbaikan berulang-ulang juga tata kelola layanan yang diberikan berbelit-belit serta kepastian waktu yang tidak tentu. Untuk layanan ketidakpastian kapan selesai terbitnya Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Pembaharuan Kartu Keluarga juga tidak bisa ditentukan. Lebih Parahnya lagi adalah etika kesantunan dalam pelayanan tersebut hampir pasti jauh dari harapan. Gaya kepemimpinan didukcpil Matim yang kurang menarik untuk ditiru membuktikan bahwa betapa lemahnya integritas dan pemahaman terhadap amanah mulia dengan penuh ketulusan untuk melayani masyarakat yang diucapkan saat pelantikan.

Gambaran manajemen pengelolaan dan gaya kepemimpinan lembaga di Dukcapil Manggarai Timur tersebut merupakan cerminan persoalan yang harusnya disadari untuk melalukan perbaikan pola dan tata cara pelayanan yang baik agar tidak terus menerus meresahkan warga masyarakat Manggarai Timur berkaitan dengan keabsahan data kependudukan.

PENGABAIAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, standar adalah kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri dari spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. adapun standar pelayanan diyakini sering diabaikan meliputi sebagai berikut: Pertama, Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Kedua, Waktu peyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Capilduk Matim tidak menyampaikan secara jelas tenggang waktu penyelesaian data kependudukan yang disampaikan warga Ketiga, Biaya pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Kaitan dengan biaya diurus secara gratis. Keempat Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini ada hal yang berbeda, data asli dari warga terkadang tidak sesuai dengan keluaran yang dicetak oleh Dukcapil Manggarai Timur, Kelima, Sarana dan prasarana. Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana prasarana memang tidak memadai, warga yang setiap hari memadati kantor Dukcapil Manggarai Timur tidak disediakan tempat duduk seadanya, langsung mengikuti antrian didepan pintu utama kantor. Keenam, Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Secara teknis, kompetensi petugas yang ada juga justru tidak sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, terbukti masih banyak kesalahan penginputan data asli yang diserahkan warga untuk dicetak oleh operator.

Sedangkan, Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemberian palayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Selama ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakatpun enggan mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti mereka pasrah menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini terdorong oleh sifat public goods menjadi monopoli pemerintah khususnya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Manggarai Timur yang terus menuai persoalan dan hampir tidak ada pembanding dari pihak lain. Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang merendahkan posisi tawar dari masyarakat sebagai penggunan jasa pelayanan dari pemerintah, sehingga memaksa masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati pelayanan yang kurang memadai tanpa protes.

Oleh karena itu, masyarakat termasuk penulis berharap Dukcapil Manggarai Timur perlu menerapkan Standar Pelayanan yang baik secara optimal guna memberikan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secaran individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. (*)

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

News Feed