Banner-Top
Banner-Top

Pengacara: Hentikan Pembangunan Pagar Pembatas Di Pasar Borong

Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH. Foto/ist.
Direktur LBH Manggarai Raya, Fransiskus Ramli, SH. Foto/ist.

Oleh: Yon Sahaja

 

Menurutnya pembangunan tembok pembatas tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena dibangun di atas tanah milik sejumlah warga dan diklaim sebagai miliknya.

Selain itu dikhawatirkan sejumlah warga pemilik lahan akan terisolasi di atas tanah miliknya sendiri karena pembangunan tembok pembatas tersebut. Untuk itu, hentikan dulu pembangunan pagar tersebut,” ungkap Pengacara yang akrab disapa Boy Koyu di Kantor LBH Manggarai Raya di Ruteng pada hari Senin, 17 November 2019.

Ia menjelaskan, lahan tempat dibangunnya tembok pembatas tersebut adalah bagian dari tanah hak milik sejumlah warga yang telah bersertifikat hak milik, sehingga Pemkab Matim tidak dapat dibenarkan membangun tembok pembatas di atas lahan tersebut tanpa adanya persetujuan sejumlah warga.

Berdasarkan beberapa dokumen sertifikat yang ada, batas sebelah Barat tanah milik sejumlah warga adalah Jalan Pasar Inpres Borong. Jalan yang sama sekaligus menjadi batas sebelah Timur tanah Pemkab matim. Jadi clear, batasnya adalah Jalan Pasar Inpres Borong,” ungkap Boy.

Lagipula, terang Boy, Jalan tersebut sudah ada jauh sebelumnya bahkan sudah diaspal dan tidak dapat dipindahkan atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang ditetapkan kecuali atas persetujuan bersama.

Pasal 671 KUHPerdata menetapkan bahwa jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan”, urai Boy.

Karena itu, terang Boy, sebaiknya Pemkab Matim menghentikan pembangunan tembok pembatas tersebut. Ada potensi kerugian baik pada sejumlah warga maupun pada negara, jika dipaksakan untuk dilanjutkan, padahal sudah diingatkan sebelumnya, kecuali jika ada persetujuan bersama atau dipindahkan di atas lahan milik Pemkab Matim sendiri.

Boy menambahkan, pihaknya akan mendatangi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pertanahan untuk menjelaskan duduk perkaranya sehingga menjadi terang dan ada solusi terbaik atas masalah ini.

Kita dukung program pemerintah sepanjang dilakukan dengan penuh kecermatan, namun jika keliru, maka kita juga wajib memberikan sejumlah masukan melalui jalan mediasi agar dapat dipertimbangkan lagi oleh pihak terkait,” tutup Boy.

Untuk diketahui, polemik pembangunan pagar pembatas antara tanah milik Pemda dan milik warga yang terjadi baru-baru ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, menurut warga cara Pemda Matim tersebut telah merugikan mereka. Langkah hukum pun ditempuh warga dengan menunjuk LBH Manggarai Raya menjadi Pengacara.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top