Banner-Top
Banner-Top

Pengerjaan Lapen di Desa Lidi Diduga Asal Jadi

Jalan Lapen di Desa Lidi. Foto/ist.
Jalan Lapen di Desa Lidi. Foto/ist.

Oleh: Nardi Jaya

 

"Saya sangat menyayangkan proyek pengerjaan Lapen yang tidak berkualitas dan diduga asal jadi ini. Masih kelihatan batu telfordnya. Proses penggilasan yang tidak maksimal yang mengakibatkan jalan bergelombang. Hal ini menyebabkan kami sebagai warga Pengguna jalan merasa risih ketika berjalan menggunakan roda dua maupun Roda empat," ungkapnya.

Mantan aktivis PMKRI Malang itu juga menjelaskan, proses pengerjaan yang tidak berkualitas itu merupakan bentuk penghamburan Dana Desa yang tidak melalui pengawasan yang ketat dari pihak TPK (Tim Pengelolah Kegiatan) serta mandulnya peran pengawasan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) Desa Lidi.

Menurut Alon, pada saat pengerjaan beberapa kali masyarakat komplain  kepada TPK juga kepada Kontraktor pengerjaan terkait pengerjaan yang tidak efektif itu, akan tetapi tidak digubris oleh pemangku kepentingan tersebut.

"Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh masyarakat jelas diatur di dalam pada Pasal 68 Undang-undang No.6/2014 tentang Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa" pungkas Alon.

Di samping itu juga, kata Alon, peran BPD juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dirinya berharap, pihak PMD Matim tidak bertopang dagu menunggu Laporan pertanggungjawaban tertulis realisasi Dana Desa, akan tetapi segera turun ke Desa Lidi untuk melihat persoalan ini.

"Terkait persoalan ini, harapan kami agar pihak Dinas PMD Manggarai Timur tidak bertopang dagu menunggu Laporan pertanggungjawaban tertulis realisasi Dana Desa, akan tetapi segera turun ke Desa Lidi untuk melihat persoalan ini. Inspektorat sebagai pengawas internal juga setidaknya mendengar apa yang disuarakan Rakyat. Sebagai masyarakat pengguna jalan yang bersumber dari uang negara tersebut kami menunggu respon dari pemerintah, dan kami siap bertanggungjawab dilapangan jika diperlukan," ucap Bertolomeus.(*)

Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top