Pernyataan Sikap PMKRI Cabang Ruteng Terkait Kemelut SMKN 1 Wae Ri’i

0
415 views
SMKN 1 Wae Ri'i. foto/ist.

PERNYATAAN SIKAP

A. Dasar Pemikiran

Pada tanggal 13 Juli 2020, Forum Guru PNS Dan Guru Komite SMKN 1 Wae Ri’i melakukan aksi solidaritas perihal mosi tidak percaya kepada kepala sekolah

SMKN I Wae Ri’i. Pada saat itu, jelas bahwa tuntutan para guru yang melakukan aksi adalah

  1. Terkait pemotongan gaji pada bulan April dan Mei tahun 2020 (dari Rp 1.050.000 menjadi Rp 150.000 dan Rp 1.250.000 menjadi Rp 212.000)
  2. Terkait perlakuan tidak wajar terhadap guru-guru oleh kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i

Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan oleh forum guru honorer dan PNS di SMKN

1 Wae Ri’i, situasi di sekolah mencekam, mulai terbentuk kubuan-kubuan, dan saling berlawanan. Situasi ini tentu membuat kondusifitas pemebelajaran di sekolah terganggu. Menyikapi persoalan di SMKN 1 Wae Ri’i, pada tanggal 21 Juli 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur mengutus kabid GTK, bapak Adelino Soares untuk kemudian dapat menyelesaikan persoalan yang ada di SMKN 1 Wae Ri’i. Namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kehadiran kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mampu menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung.

Kemudian pada tanggal 1 September 2020 para guru yang melakukan aksi demonstrasi melakukan pertemuan dengan Korwas Dikmen, yakni bapak Fransiskus Borgias, sebagai upaya lanjutan untuk menyelesaikan kemelut yang ada di SMKN 1 Wae Ri’i. Namun hasilnya sama saja. Korwas berdalih pada kewenangan dari seorang kepala sekolah, bahwa keputusan ada ditangan beliau sehingga kalaupun guru-guru protes maka silahkan ke PTUN. Hingga sekarangpun tidak ada kejelasan terkait penyelesaian kasus yang ada di SMKN 1 Wae Ri’i.

Mengacu pada beberapa tahapan di atas dan kondisi saat ini kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i, kami menilai bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara gagal total dan sangat lemah dalam upaya penyelesaian kasus di SMKN 1 Wae Ri’i. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menunjukan sikap yang tegas sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus. Ketidaktegasan ini kemudian membuat situasi di SMKN 1 Wae

Ri’i semakin tidak kondusif, terlebih khusus terkait pembelajaran di SMKN 1 Wae Ri’i.

Pemerintah Provinsi NTT (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Tunduk pada

Kepala Sekolah SMKN 1 Wae Ri’i

Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan oleh forum guru honorer dan PNS SMKN 1 Wae Ri’i, kami mengakui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil sikap sebagai upaya untuk menyelesiakan kasus, yang walaupun hasilnya tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut hingga saat ini. Dalam upaya penyelesaian kasus di SMKN 1 Wae Ri’i yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, ada beberapa poin kesepakatan forum pertemuan, termasuk instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang nyatanya belakangan ini menurut kami justru tidak indahkan oleh kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i. Berikut kami paparkan beberapa poin kesepakatan dan instruksi yang dimaksud;

1. Instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT

Berdasarkan surat Klarifikasi Forum Guru PNS SMKN 1 Wae Ri’i bernomor 05/FGPNS.WR/VIII/2020, dikatakan bahwa hasil rapat tanggal 22 Juli 2020 yang diikuti oleh semua guru SMKN 1 Wae Ri’i, kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pengawas Dikmen Kabupaten

Manggarai yang bertempat di SMKN 1 Wae Ri’i, disepakati bahwa;

 

  • Guru-guru yang masuk dalam kelompok forum guru PNS dan guru komite bersedia memberikan pelayanan terhadap siswa
  • Kepala sekolah tidak boleh melakukan intimidasi dan pemecatan terhadap guru komite yang masuk dalam kelompok Forum Guru PNS dan Guru Komite.

Sementara faktanya, mengacu pada informasi yang diberitakan oleh media daring Matanews.net per 1 september 2020, dikatakan bahwa sebanyak 15 orang guru komite SMKN 1 Wae Ri’i dipecat oleh kepala sekolah atas nama Yus Maria D Romas. Kami menduga bahwa keputusan pemecatan terhadap 15 orang guru honorer di SMKN 1 Wae Ri’i sangat erat kaitannya denga aksi damai yang dilakukan oleh forum guru PNS dan guru komite SMKN 1 Wae Ri’I pada tanggal 13 juli 2020. Sebab pada kenyataannya bahwa guru honorer yang dipecat’ merupakan guru-guru yang tergabung dalam aksi damai mosi tidak percaya kepada kepala sekolah pada tanggal 13 Juli 2020. Lalu kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i juga melakukan intimidasi terhadap para guru, bahkan ketua komite juga terlibat dalam intimidasi terhadap para guru. Tindakan intimidasi ini terjadi pada saat proses penandatanganan surat pembinaan dari kepala sekolah terkiait 14 hari tidak bekerja di bawah kordinasi kepala sekolah. Beberapa fakta pelanggaran ini menunjukan bahwa secara sadar dan sengaja kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i melanggar instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan perihal melanggar instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur ini merupakan sikap arogansi kekuasaan yang ditunujukan oleh kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i. Namun sayang, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur diam saja. Sehingga kami menilai bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur tunduk pada kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i kepala sekolah SMKN 1 Wae Ri’i.

 

 

Upaya Barter Kasus

Mengutip pernyataan dari Koordinator Forum Guru Komite SMKN 1

Wae Ri’i, yakni Petrus Mbana S.AG sebagaimana tertera dalam berita media daring Matanews.net, dikatakan bahwa dirinya mengakui kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, memberikan harapan bagi para guru komite yang dipecat oleh sang kepala sekolah, karena saat itu baik para guru maupun kepala sekolah telah diberikan pembinaan dan rekonsiliasi, sehingga kemudian memberikan rasa adil bagi para guru komite, bahwa kepala sekolah diminta mengaktifkan kembali guru-guru yang dipecat dan guru-guru dihimbau untuk mencabut laporan polisi terkait dugaan penyelewengan dana komite

SMK Negeri 1 Wae Ri’i tahun pelajaran 2019/2020. Hemat kami bahwa hal ini merupakan sebuah upaya untuk melakukan barter kasus, di mana para guru honorer diaktifkan kembali dengan catatan laporan dugaan penyelewengan dana komite

SMK Negeri 1 Wae Ri’i tahun pelajaran 2019/2020 dicabut oleh para guru honorer.

B. PERNYATAAN SIKAP

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka kami Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus periode 2020-2021 menyatakan sikap;

  1. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menindaklanjuti kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i
  2. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i
  3. Mengutuk pernyataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meminta para guru untuk mencabut laporan dugaan penyelewengan dana komite SMK Negeri 1 Wae Ri’i tahun pelajaran 2019/2020.
  4. Mendukung Kepolisian Resort Manggarai dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan dana komite SMK Negeri 1 Wae Ri’i tahun pelajaran 2019/2020.

 

Mengetahui

DEWAN PIMPINAN CABANG

PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA

P M K R I

CABANG RUTENG SANTU AGUSTINUS

PERIODE 2020/2021

Hendrikus Mandela Helena Kindung

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0