Banner-Top
Banner-Top

PJS Kades Pong La’o dilaporkan ke Polisi oleh Warga

Warga Desa Pong La'o saat laporkan PJS Desa ke Polisi. Foto/Event.
Warga Desa Pong La'o saat laporkan PJS Desa ke Polisi. Foto/Event.

RUTENG, POSFLORES.COMWarga bersama LSM LADIKUM resmi melaporkan kasus dugaan pungli ke Polres Manggarai yang melibatkan PJS Kepala Desa Pong La’o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Beberapa warga mendatangi Polres Manggarai pada hari Jumat (8/5/2020), guna mengajukan laporan terkait adanya dugaan pungli pemamasangan meteran listrik bantuan untuk ke-32 kepala keluarga (KK) di Desa Pong La’o. Menurut mereka, dana itu bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 yang menelan dana sebesar Rp. 111.000.000,00.

Menurut warga, dugaan pungli tersebut
dilakukan oleh pihak instalator atas perintah pejabat sementara (PJS) di desa itu. Menurut pengakuan warga, uang tersebut diminta dengan alasan sebagai uang ganti pulsa meteran.

Yamarius Judu, selaku pihak pelapor membenarkan hal itu. Kepada posflores.com, ia menjelaskan bahwa pihak instalator meminta uang itu kepada warga penerima bantuan dengam alasan sebagai uang ganti pulsa. Pihaknya juga menilai bahwa Pemerintah Desa Pong La’o mengalokasikan bantuan meteran ini diduga sarat kepentingan. Dalam hal ini diduga ia telah mengambil keputusam sepihak, di mana sebelumnya ada warga yang pernah mendapat bantuan rumah lalu kemudian kembali mendapatkan bantuan meteran listrik.

“Selama ini warga selalu mengeluh, dikarenakan orang yang sama terus yang mendapat bantuan dari Pemerintah Desa ( pemdes ) Pong La’o. Sementara menurut dia, warga lain masih sangat membutuhkan sentuhan dari Pemerintah,” kata Judu.

Warga desa Pong La’o bersama LSM LADIKUM menempuh jalur hukum terkait kasus ini, menyusul adanya temuan yang merugikan banyak pihak. Berikut 9 poin laporan warga Desa Pong La’o.

1. PJS Desa Pong La’o mengambil keputusan sendiri dalam mengalokasikan bantuan meteran gratis tanpa melibatkan unsur RT, RW, BPD serta tokoh masyarakat.

2. Bantuan meteran gratis di Desa Pong La’o ada sarat kepentingan dan terkesan tumpang tindih (pendobelan) karena tidak sesuai regulasi.

3. PJS Kepala Desa Pong La’o ambil keputusan sepihak bekerjasama dengan PT BADARSA KARYA ELEKTRIK tanpa melibatkan RT, BPD, TPK dan masyarakat.

4. Nama – nama dan surat ketetapan penerima bantuan meteran gratis tidak diketahui oleh RT, BPD dan masyarakat.

5. RAB proyek tidak di publikasikan kepada masyarakat.

6. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2020, dan dalam proses pengerjaannya tidak disertakan papan tender.

7. Pemasangan instalasi dan bantuan meteran gratis ini sasarannya hanya ke rumah yang tidak layak huni.

8. Pemasangan instalasi dan bantuan meteran gratis ini hanya dua buah mata lampu saja.

9. Pihak instalator meminta uang ganti pulsa kepada sasaran bantuan dengan jumlah yang bervariasi.

Sementara itu Kanit lll Tipikor Polres Manggarai, Ipda Joko Sugiarto, S.Ap menjelaskan, bahwa kasus tersebut sudah ada di mejanya dan tinggal terbitkan surat penyelidikan.

“Nanti kami ajukan ke pimpinan. Kalau surat penyelidikannya sudah terbit baru kami keluarkan surat panggilan,” jelas Joko. [Event Mardivanto]

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top