Banner-Top
Banner-Top

Politisi PDIP Minta Pemda Matim Hentikan Polemik TPU Tanah Ragok

Wily Nurdin. Foto/Ist.
Wily Nurdin. Foto/Ist.

MANGGARAI TIMUR, POSFLORES.COMWilibrodus Nurdin Bolong, Politisi Senior PDIP Kabupaten Manggarai Timur meminta Pemda Matim segera menghentikan polemik TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Tanah Ragok, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kamis, 20 Mei, 2021.

“Saya mau Pemda Matim segera menghentikan polemik ini dan memberikan pencerahan dan hal yang terbaik pada masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena masyarakat yang memiliki hak dalam lokasi yang telah dijual oleh empat tokoh yang menurut mereka (empat tokoh) itu sah perlu dipertimbangkan jika ada penolakan dari bawah,” kata Nurdin.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Wili ini menjelaskan, dari segi aturan secara umum Pemerintah Daerah (Pemda) boleh membeli tambahan aset, misalkan yang diperuntukan TPU itu dibenarkan. Namun, tidak dibenarkan jika Pemda membeli sebuah lokasi yang sebelumnya sudah ada kuburan.

“Sampai kapanpun itu tidak dibenarkan secara regulasi karena sudah ada hak milik orang lain. Jika Pemda ingin memiliki lahan itu, maka harus menyiapkan lahan baru untuk memindahkan kuburan – kuburan yang sudah lama berada dalam lakasi tanah Ragok,” jelasnya.

Menurut Nurdin, pihaknya menginginkan Pemda harus objektif, rasional dan ada kata jujur dalam hati setiap pelaku yang mengurus hal tersebut. Begitu juga dengan keempat orang tokoh yang menerima uang harus benar – benar jujur terkait nominal uang yang mereka terima.

“Mengapa saya katakan jujur? Kalau memang pembelian tanah itu sebesar Rp.260.000.000 potong pajak Rp.13.000.000 seperti yang disampaikan Wihelmus Deo, (Kadinsos Matim), maka keempat tokoh yang menerima uang ini harus jujur terkait besaran uang yang mereka terima. Jika nominalnya tidak sebesar itu, harus berani katakan tidak,” tegasnya.

Nurdin mengaku kecewa karena Pemda Matim membeli tanah tersebut pada tahun 2015, namun pengkuran luas lahan dan yang lainnya dilakukan saat ini. Menurutnya, Pemda Matim harus jujur katakan yang sebenarnya dan jangan paksa diri.

“Kembalikan kepada masyarakat tanah tersebut dan uang diambil kembali dari keempat tokoh yang sudah menerima uang. Atau jika empat tokoh itu ada tanah, sebaiknya gunakan itu sebagai aset Pemda Matim. Nantinya tinggal diukur sesuai jumlah uang yang telah disepakati dan diterima oleh mereka (empat tokoh),” ucapnya. (Ando)

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top