Banner-Top
Banner-Top

Puasa dan Transformasi Hasrat Gratifikasi

Foto: Penulis Filmon Hasrin Facebook.com
Foto: Penulis Filmon Hasrin Facebook.com

Oleh: Filmon Hasrin, Mahasiswa STFK Ledalero, PHMK-PMKRI Cabang Maumere.

 

Ternyata persoalan yang urgen tidak hanya Korupsi dan kolusi tapi gratifikasi justru lebih santer terdengar di telinga publik. Mungkin kita sedikit menoleh ke belakang beberapa kaum elite melakukan gratifikasi yang justru menduduki jabatan tertinggi di negara ini antara lain: seorang dari BUMN, BPAD, pejabat dan Staf Dinas, Pemerintahan Daerah, pejabat Kementerian, Ketua DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Advokad, Jaksa, Hakim, pengusaha serta Kepala Desa. Gayus menerima gratifikasi dari perusahaan Karnel Oil sebesar 900.000 Dolar As yang menjerat kepala SKK Migas, Antonius Tonny Budiono menerima gratifikasi dari PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 1,1 miliar, (Kompas, 9/09/2017). Dan saat ini yang masih dalam proses hukum adalah kasus Haris Hasanuddin yang menerima uang sebesar 10.000.000 menag, (Timor Express, (2/05/2019). Kasus gratifikasi dari Direktur PDAM ke 7 anggota DPRD Ende yang saat ini belum dituntaskan oleh pihak hukum, (Voxntt.com, 7/02/2019).
Kasus gratifikasi yang tengah terjadi merupakan tantangan besar bagi yang tidak bisa mem-puasakan diri dari hasrat gratifikasi. Percuma hukum berperan jika hasrat dan nafsu pelaku gratifikasi semakin tinggi untuk menguasai “lembaran uang”.

Gratifikasi

Pada dasarnya term gratifikasi ini baik, merujuk pada arti “hadiah” atau memberikan hadiah kepada orang lain berdasarkan momen. Dalam bahasa modern yaitu “kado”. Hal ini dinilai buruk karena dijadikan sebagai instrumen yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Praktik gratifikasi menyembunyikan kolusi, dan secara tidak langsung memberikan kesempatan (ocassio) kepada para elit untuk melakukan gratifikasi. Gratifikasi yang diterima tidak sedikit dan dominan puluhan juta ke atas, (Filmon Hasrin: Flores Pos, 2017, hlm 13).
Memberi dan menerima itu adalah logis dan sebagai hal biasa tapi di sini kita harus bijak dan kritis. Bijak untuk memutuskan menerima atau tidak, dan kritis dalam arti pemberian tersebut dalam rangka apa? Jika tidak kritis maka hasil akhirnya terjebak dalam garatifikasi, terlepas dari kesengajaan menerima. Jadi, gratifikasi itu sangat berbahaya karena itu tidak boleh asal menerima saja.

Puasa Sebagai Transformasi Hasrat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneaia menjelaskan, “puasa: adalah meniadakan makan dan minum secara sengaja”. Tapi lebih dalam dari itu adalah bagaimana sikap menahan diri dari hasrat menguasai “lembaran uang”, baik sebagai pemberi maupun penerima.
Puasa adalah momen merdeka dari rutinitas masalah, masalah yang disebabkan oleh hasrat yang tak tertunda. Hasrat mendorong kita untuk melakukan gratifikasi tanpa beban, seolah hukum di Negara ini hanya alat untuk menakut-nakuti tapi substansinya hilang diinjak oleh para pelaku gratifikasi. Sachler selalu mengingatkan kita bahwa manusia yang bernilai adalah manusia yang bisa mengendalikan diri. Lalu Sachler mengikuti Mazhab Aristotelian bahwa sesuatu mempunyai nilai jika menyenangkan, bermanfaat, dan baik. Untuk menegaskan argumen Sachler, Jean Paul Sartre menegaskan bahwa manusia bisa menciptakan dirinya sendiri ketika ia mengambil keputusan untuk memilih yang baik dan memilih yang baik berarti membenarkan nilai pilihan itu.
Hasrat atau nafsu untuk memiliki seperti orang yang ingin melahap semua jenis makanan yang ada di meja makan, walaupun itu bernilai tapi hasil akhirnya sakit perut dan mencret. Suatu yang berniali mesti harus dikritisi, hasilnya baik atau tidak.

Tawaran

Pertama, puasa mencegah yang berkuasa atas uang, karena itu hasrat harus dihilangkan supaya memulai hidup baru, boleh dikatakan sebagi warga negara yang bersih. Konteks puasa, setidaknya sebelum umat manusia menghadap Tuhan, perbaiki kehidupan jasmani tanpa mencernahkan makanan hasil pembelian uang haram. Perbaiki kehidupan rohani dengan sikap mengikuti ajaran agama masing-masing. Kedua, harus dikritisi dengan baik terkait apa yang kita terima dan sebagai pemberi juga harus kritis jangan sampai terindikasi gratifikasi. Apalagi jika tujuannya untuk kepentingan politik. Ketiga, sosialisasi tentang gratifikasi kepada masyarakat terkhusus kepada para pejabat.
Keempat, para penegak hukum harus menerapkan pasal gratifikasi secara optimal dan tidak perlu bertele-tele untuk memeroses pelaku. Saya kira telinga kita panas mendengar kasus gratifikasi antara direktur PDAM dan DPRD ende.***

 

Catatan: Redaksi tidak bertanggungjawab atas isi tulisan.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top