Banner-Top
Banner-Top

Rapat Bersama Dinas PK, Komisi V DPRD NTT Rekomendasikan 8 Point Penting

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa. Foto/Ignas.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus H. Takandewa. Foto/Ignas.

KUPANG, POSFLORES.COMDi tengah pandemi Covid-19, Komisi V DPRD NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, serta tim pakar, menggelar rapat virtual secara online pada Sabtu (27/4/2020).

Dalam rapat tersebut, Komisi V DPRD NTT merekomendasikan 8 point penting.

Pertama, komisi mendukung dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik secara online, offline maupun manual secara profesional untuk dilakukan pemantauan agar efektif pelaksanaannya.

Kedua, Hak-hak guru dan tenaga kependidikan, komisi V mendesak dinas agar segera dibayarkan bahkan meniadakan kendala birokratis yang menjadi penghambat dalam mekanisme pembayarannya.

Ketiga, mendesak dinas untuk menuntaskan pembayaran honor tenaga kontrak provinsi, insentif tenaga komite dan guru tidak tetap yayasan yang jumlahnya 9.352 orang yang tentunya berbasis data terkini.

Keempat, pandemi masih unpredictable masanya, maka dinas perlu membangun koordinasi berkala dengan dinas kabupaten/kota juga pihak sekolah agar membantu berbagai kendala di lapangan.

Kelima, komisi mendukung berbagai upaya yang ditempuh pihak dinas untuk mengembangkan inovasi, SOP dan berbagai kebijakan khusus untuk meringankan beban ekonomi bidang kependidikan yang paling terdampak termasuk dukungan belajar siswa yang diarahkan untuk mempertahankan mutu kependidikan.

Keenam, optimalisasi peram korwas dan MKKS agar berperan aktif dalam melakukan pengawasan, koordinasi dan pemberi informasi pada tingkat paling bawah agar berbagai kebijakan dimasa pandemi bisa tersalurkan hingga tingkat sekolah, para guru dan tenaga kependidikan.

Ketujuh, dinas perlu berperan aktif sesuai regulasi dan kalender akademik dalam hal pemantauan kelulusan siswa dapat seoptimal mungkin dikonsolidasikan agar masa pandemi tidak terdampak serius bagi kualitas dan kuantitas kelulusan siswa termasuk skenario PPDB tahun ajaran 2020/2021 agar dipriksa secara matang.

Kedelapan, komisi meminta dinas agar proaktif dalam konsolidasi dana Bos sekaligus menerapkan relakasi pemanfatannya agar benar-benar efektif sesuai regulasi pendukung ditengah pandemi Covid-19. [Ignas Tulus].

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top