SABDA PARA PENGUASA DAN AIR MATA MASYARAKAT

SABDA PARA PENGUASA DAN AIR MATA MASYARAKAT

Oleh: Angelus Darma, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unwira Kupang

 

POSFLORES.COMEntah kepada siapa aku harus mengadu, sabda yang keluar dari mulut manis para penguasa tidak sampai kepada realitas masyarakat untuk di implementasikan secara serius.

Kata-kata seperti “Demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19” hanya jargon semata untuk sekedar menenangkan hati masyarakat agar terkesan peduli . Padahal, realitasnya sungguh sangat menyedihkan.

Ini tentang nasip diri, keluarga, dan masyarakat yang kewalahan dalam bertahan hidup karena konsekuensi dari Corona Virus mematikan itu. Sejak awal wabah COVID-19 melanda di negeri tercinta ini, abang-abang berdasi seakan lepas tangan dan membiarkan masyarakatnya untuk berjuang sendiri melawan kejinya sang pembunuh berdara dingin, Corona Virus. Memang, dialah pembunuh yang kejam, sang pembunuh tanpa meninggalkan jejak apapun.

Kata-kata seperti social distancing (jaga jarak social) dan pisycal distancing (jaga jarak individu) merupakan bentuk jargon susulan yang keluar dari mulut kaum pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini. Jelas bahwa sejak awal tak ada perhatian khusus dari pemerintah dalam arti mengambil langkah tegas untuk masyarakat dalam menerapkan social distancing maupun pisycal distancing agar supaya masyarakat benar-benar menerapkan itu secara maksimal.

Namun yang terjadi, langkah itu tidak sama sekali di terapkan dalam tindakan nyata pemerintah yang pada akhirnya masyarakat harus berjuang sendiri; pasalnya, kalau pemerintah sudah lalai, apalagi isi otak rakyat.

Secara de facto, sejak jargon social distancing dan pisycal distancing di keluarkan dari mulut para penguasa, masih banyak sebagian masyarakat keluyuran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Artinya bahwa jaga jarak social dan individu betul-betul hanya omongan semata untuk menenangkan hati mayarakat, karena tidak di terapkan secara maksimal di masyarakat dan jelas bahwa ini merupakan akibat dari tak adanya langkah tegas dan perhatian serius yang diambil pemerintah.

Lalu masyarakat yang di Negeri jiran /tanah perantauan pun demikian, hiruk-pikuk sana sini untuk pulang kampung halaman masing-masing, entah itu untuk mudik atau ada alasan lain seperti hilangnya mata pencahrian, tentu ini jelas bahwa pemerintah kurang fokus dalam menangani COVID-19.

Mestinya pemerintah mengambil langkah yang bersifat antisipatif untuk masyarakat yang berada di tanah perantauan yang memungkinkan mereka dapat mengisolasi diri disana dengan fasilitasisasi yang memadai sehingga rute penerbangan dan lautan bisa di tutup untuk semantara waktu seiring COVID-19, karena kalau kita sadar bahwasannya kedua titik ini merupakan zona merah yang berpotensi sangat besar sebagai pembawa Virus Corona. tentu ini langkah susulan yang tepat setelah menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing dan physical distancing.

Langkah itu yang kemudian dapat meminimalisir masyarakat yang mudik maupun yang pulang kampung akibat kehilangan pekerjaan karena dampak dari COVID-19. Toh, kalau misalnya pemerintah tidak menginginkan masyarakat untuk mudik atau pulang kampung dalam masa darurat COVID-19, mestinya pemerintah terlebih dahulu mengantisipasi hal-hal yang kemudian memungkinkan masyarakat bisa bertahan hidup di tanah perantauan seperti penyediaan sembako misalnya.

Sekarang yang terjadi justru tidak ada langkah tersebud dari pemerintah sehingga masyarakat tetap ngotot untuk pulang kampung sedangkan pemerintah tetap tidak mengijinkannya. Ketika pemerinta tidak memberikan ijin kepada masyarakat untuk pulang kampung tanpa mempertinmangkan bagaimana mereka bertahan hidup disana merupakan langkah yang tidak secara langsung membunuh masyarakat.

Teringat apa yang di katakana Antonio Gramsci, seorang pemikir Italia tentang Hegemoni pada konsep kekuasaan politik. Sang penguasa menggunakan ideologi persuasif untuk mengadopsi yang di kuasa, sedangkan yang di kuasa menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Secara tidak langsung yang di kuasa ditindas berlipat ganda.

Teringat juga tentang salah satu teori dalam ilmu komunikasi, Teori dramaturgi yang berpandangan bahwa dunia ini merupakan panggung sandiwara. Antara panggung depan dan panggung belakang, individu maupun suatu kelompok akan berperilaku beda. Panggung depan sebagai tempat dimana berakting sedangkan panggung belakang sebagai tempat dimana melakukan kegiatan yang tersembunyi.

Lantas apa yang terjadi sekarang merupakan demikian seperti pandangan dari kedua teori diatas, pemerintah melantunkan ideologi persuasif kepada masyarakat seperti social distancing dan pisycal distancing, kata seperti “memutuskan rantai penyebaran COVID-19” sedangkan masyarakat menyepakati ideologi tersebud dan tanpa disadari masyarakat di bius oleh ideologi-ideologi semacam itu,yang pada hal itu semua sekedar untuk meredam kritikan dan opini publik semata.

Lalu, kata atau jargon yang sama juga di ucapkan dari mulut kaum penguasa di depan publik yang mana masyarakat percaya itu sebagai perhatian serius dari pemerintah untuk menangani COVID-19, padahal dibalik itu pemerintah justru memikirkan kebijakan lain yang sengaja direncanakan. Jadi, masyarakat saat ini benar-benar ditindas adanya.

Mari kita meneropong langkah pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19, bahwasannya sebagian kebijakan yang diambil justru sangat kontroversi dan mencurigakan. Kebijakan-kebijakan seperti penyediaan alat trepid tes Corona Virus waktu pertama kali justru mewajibkan untuk semua anggota DPR, sedangkan Tim medis dan Polri yang berada di garda paling depan karena kontak langsung dengan masyarakat, kenapa tidak di prioritaskan. Sementara itu alat repid ini pun sangat terbatas jumlahnya dan harganya sangat mahal, sulit untuk di dapati masyarakat kecil.

Pada posisi seperti ini, kita bisa kemudian berpikir bahwa kekuasaan benar-benar di pakai untuk menjadi tameng untuk melindungi diri sendiri, bertolak belakang dengan tugas utama kekuasaan tersebut adalah melayani rakyat bukan menindasi rakyat.

Bukannya pemimpin idealnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat?

Hari ini masyarakat berjuang sendiri melawan wabah menakutkan itu, sedangkan pemerintah hanya melantunkan ideologi persuasif untuk menenangkan hati masyarakat berupa himbauan kepada mayarakat agar selalu memakai masker untuk keluar rumah, selalu isolasi diri di rumah, jaga jarak social, jaga jarak individu demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19, maka benarlah apa yang di katakana Gramsci tentang Hegemoni.

Dalam suasana genting seperti ini, yang di butuhkan oleh masyarakat adalah fasilitas pendukung untuk isolasi diri yang memadai bukan kata manis nun puitis belaka.

Ketidakfokusan pemerintah dalam penanganan Corona Virus sangat nampak hari ini bahkan dalam situasi darurat COVID-19 sekalipun pemerintah sibuk memikirkan rancangan undang-undang yang dikenal dengan sebutan “ Omnibus law bersama anggota DPR-RI.

Omnibus law pada dasarnya tidak hanya mengancam kelas buruh, namun segala sektor (Kaum tani, pemuda tani, pemuda nelayan, perempuan dan sektor lainnya). Ini menandakan bahwa pemerintah lebih mementingkan investor daripada nasib rakyat.

Bahkan pada saat bersamaan juga, di tengah situasi dilanda COVID-19 pemerintah justru tetap ngotot membahas mengenai pemindahan Ibu kota baru. Dalam hal ini,

Nasib masyarakat siapa lagi yang pikirkan jika pihak pemerintah memikirkan kepentingannya sendiri, entah untuk mencari nama besar atau untuk kepentingan lain atau mungkin untuk kepentingan kelompok tertentu, masyarakat biasa tidak tahu.

Namun yang jelas bahwa ada kemudian hal-hal mencurigakan dari pemerintah bahwasannya jangan sampai ada politisasi di belakang layar kekuasaan. Para penguasa yang dianggap sebagai nahkoda untuk membawa mayarakat ke tempat yang lebih nyaman tak bisa di percayakan lagi sebab kapal tersasar di jalan yang salah, mungkin karena kompasnya rusak atau disengajakan, kita tidak tahu.

Pemerintah seakan-akan bersantai ditengah-tengah penderitaan masyarakat sambil menghitung korban. Sedari awal pemerintah hanya sekedar berputar pada kata “memutuskan rantai penyebaran COVID-19”.

Ironisnya kebijakan dengan sekedar ” istilah “ untuk pembatasan sosial melawan COVID-19 adalah upaya pemerintah untuk menghindari tanggung jawabnya menjamin hak-hak sosial dan ekonomi rakyat selama masa darurat COVID-19. Jadi, semacam menghindari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat dengan harga murah bahkan bantuan secara gratis, fasilitas kesehatan yang missal hingga jaminan atas pekerjaan dan upah selama masa darurat.

Lantas, sedari awal pemerintah telah menunjukan tidak kompeten, tidak transparan, lambat bahkan meremehkan Dampak COVID-19 terhadap rakyat. Pemerintah menutupi ketidakmampuannya dengan berbagai cara yang saat ini harus di panen oleh rakyat dengan penderitaan yang luar biasa.

Sehingga saat ini rakyat sedang mengalami penindasan yang berlipat ganda akibat kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Rakyat dibiarkan untuk melawan wabah, menghadapi masalah ekonomi dan sosial akibat kebijakan yang justru menyengsarakan.

Berbagai kebijakan yang kemudian lahir untuk mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19 merupakan kebijakan yang gagal untuk menyelamatkan rakyat.

 

Catatan Redaksi: Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis.

 

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

News Feed