Banner-Top
Banner-Top

Serikat Pemuda NTT: Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa?

SP-NTT gelar diskusi. Foto/Tim.
SP-NTT gelar diskusi. Foto/Tim.

JAKARTA — Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP-NTT) Jakarta, menggelar diskusi bertajuk “Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa?” Diskusi ini digelar dalam rangka musyawarah besar (Mubes) pertama SP NTT, Kamis, 04/11/2021.

Ketua Panitia Trian Walem mengatakan, selain bagian dari agenda mubes, diskusi itu juga sebagai bentuk merespon problem investasi yang hadir di NTT saat ini.

“Investasi dan konflik agraria adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan ketika melirik sejumlah persolan mengenai agraria dan arah investasi yang masif mendominasi pada usaha ekstraktif yang di mana eksploitasi sumber daya alam jadi sasaran utama,” katanya kepada posflores.com, Minggu, 7 November 2021.

Trian menjelaskan, investasi kerap tidak melibatkan peran rakyat hingga munculnya berbagai masalah di tengah masyarakat karena aktivitas investasi atau investor.

“Hal itu dikarenakan banyak investasi dan segala bentuk aktivitasnya hanya berorientasi pada sisi profits atau mengali keuntungan tanpa memikirkan pembangunan berkelanjutan. Investasi
yang tak terkontrol dengan baik
hanya kemudian memunculkan masalah dan melahirkan dampak kehancuran tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek kehidupan,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris panitia, Saverius Jena menyinggung soal amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat belum terwujud.

“Yang ada hanyalah ekploitasi sepihak dan privatisasi dalam pengelolaannya, reforma agraria tidak kunjung dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat justru dihadapkan dengan ancaman dan tekanan karena konflik Agraria. Ancaman investasi yang berpotensi akan meminggirkan hak-hak masyarakat menguasai tanah dan praktek-praktek kongkalikong lainnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gejolak investasi yang masuk di Indonesia secara masif juga kerap kali meminggirkan masyarakat lokal yang mengakibatkan investasi malah menjadi sumber konflik yang mengganggu stabilitas politik dan pemicu konflik.

“Hal ini lantaran investasi hanya berbasiskan pada penguasaan modal. Investasi seperti ini akan menyebabkan penumpukan aset dan kekayaan kepada segelintir pelaku ekonomi, dengan begitu investasi menjadi sumber biang kerok terjadinya disparitas pendapatan,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa mengatakan sampai pada triwulan III, realisasi investasi NTT mencapai 3,6 triliun dari target nasional 7,2 triliun.

“Target yang diberikan Kementerian investasi kepada NTT 7,3 miliar, hari ini baru mencapai 3,2 triliun,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa incremental capital-output ratio (ICOR) NTT untuk tahun 2020 belum ada lantaran pertumbuhan ekonomi NTT mengalami minus, adapun data yang dihitung yakni tahun 2018.

“Untuk 2020 belum kita dapat karena pertumbuhan ekonomi kita minus sehingga kita tidak bisa hitung dan yang bisa hitung 2018 masih sampai pada angka 9,6 nasional,”ungkapnya.

Marsianus juga mengatakan para investor mengalami kesulitan di bidang perizinan karena investo tidak efisien kalau investasi di NTT lantaran perizinan yang berbeli-belit.

“Keluhan itu masih ada sampai hari ini karena dalam suatu investasi proses izin itu ada kewenangan Bupati, Gubernur, dan Pusat sehingga masih ada kesulitan dan saat ini mencoba untuk memberikan pelayanan secara baik kepada semua investor yang berinvestasi di NTT,” katanya.

Sementara itu Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan dalam catatan KPA pada tahun 2020, NTT merupakan Provinsi urutan kelima paling banyak menyumbangkan konflik agraria.

“Pada tahun 2020 NTT menjadi provinsi kelima menyumbangkan sejumlah 16 konflik agraria,” katanya.

Adapun 16 konflik agraria itu terjadi di beberapa sektor, yakni sektor propeti, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan agribisnis.

Dewi juga menyoroti investasi pariwisata super premium Labuan Bajo, Manggarai Barat, Menurutnya, di Pulau Komodo terdapat 500 kepala keluarga (KK) yang kondisinya terancam akibat investasi.

“Ini memang mengeksklusi kurang lebih yang akan mengancam 500 kepala keluarga yang ada di Pulau Komodo,” ujarnya.

Dewi juga menegaskan bahwa terkait proyek-proyek maupun pembangunan yang hadir mestinya perlu ada dialog konstruktif antara pemerintah pusat maupun daerah.

Hal itu, lanjut Dewi, guna memastikan pembangunan tersebut tidak berdiri di atas proses- proses yang akan mengeksklusi atau menyingkirkan masyarakat adat, petani atau masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal dalam wilayah itu.

“Kadang seringkali dianggap masyarakat yang kontra terhadap itu (pembangunan) dianggap menolak pembangunan, padahal model pembangunan yang dikritisi,” ucapnya.

Rully Sumanda S.H, Pengamat Lingkungan menegaskan bahwa perlu adanya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

“Pengelolan SDA itu sudah seharusnya melibatkan masyarakat, bukan cuma karena faktor historis tetapi masyarakat ada di situ dan nanti yang mengalami terlebih dahulu apabila ada kerusakan lahan, kebakaran, pencemaran kawasan dan konflik masalah tanah,” ujarnya.

Sedangkan Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database mengatakan bahwa pembangunan yang besar-besaran di Manggarai Barat merupakan paradoks dan data investasi yang akan masuk ke Manggarai Barat sebesar 229 Proyek dengan total nilai investasinya di atas 90 triliun.

“Ke depan Manggarai Barat menjadi pusat bagaimana orang-orang grup lokal, grup-grup bisnis di pusat pada sektor pariwisata lalu grup-grup bisnis global itu akan melirik Labuan Bajo karena sudah ditetapkan sebagai pariwisata super premium,” katanya

Ferdy juga menyarankan soal pentingnya konektivitas antar daerah di NTT karena infrastruktur yang cepat akan mempengaruhi mobilitas manusia dan akan mempengaruhi uang yang akan beredar ke pasar sementara konsumsi tingggimaka ekonomi akan melde.

“Itu tidak akan terjadi kalau dari Flores Timur (Flotim) sampai Manggarai Barat orang masih pake transportasi darat dan pemerintah daerah tidak pernah memikirkan untuk membangun sebuah mapping guna membangun kapal cepat dari Flotim ke Labuan Bajo,” ujarnya.

Ferdy juga menegaskan kembali soal adanya paradoks pembangunan, pasalnya data BPS Mabar tahun 2020 mencatat angka kemiskinan sangat tinggi lalu pendapatan perkapita masyarakat 416.000 per bulan.

“Gubernur NTT yang sekarang tidak sukses untuk mereduksi angka kemiskinankarena sebelumnya juga angka kemiskinannya sekitar 19 sampai 21 persen,” tegasnya. (Yunt)

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top