Seriuskah Pemda Matim Menangani Izin TMH di Cepi Watu?

0
488 views
Ilustrasi Tempat hiburan. Foto/Ist.

EDITORIAL

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya menemukan solusi yang solutif terkait eksistensi tempat hiburan malam di Cepi Watu yang selama ini gencar disoroti media lokal dikarenakan belum memiliki izin usaha.

Untuk membahas kelanjutan pengelolaan tempat hiburan malam dan nasib para ladies (pelayan wanita), Pemda Matim melalui Sekretaris Daerah, Boni Hasudungan Siregar mengadakan rapat koordinasi bersama Kadis PMPTSP, Abubakar, Kasat Satpol PP, Yohanes Syukur, Kadinsos, Wilhelmus Deo, Kapolsek Borong, AKP Made Mudana dan Danramil 1612/04 Borong, Kapten Inf Zaenudin belum lama ini.

Baca Juga: Tempat Hiburan Malam di Cepi Watu Belum Bisa Ditutup

Hasil rapat koordinasi tersebut seakan-akan memberikan signal positif untuk para pengelola dan ladies di tempat hiburan malam Cepi Watu. Tempat tersebut dibiarkan tetap beroperasi sambil menunggu tahapan pengurusan izin lokasi dan usaha dari dinas terkait. Langkah konkrit yang dilakukan, secepatnya Dinas PMPTSP akan melakukan sosialisasi di tempat hiburan malam terkait syarat-syarat izin lokasi dan lingkungan. Ada angin segar.

Di satu sisi, para pengelola tempat hiburan malam menyambut positif keseriusan Pemda Matim. Begitu pula ladies-ladies di sana. Mereka (pengelola) bertekat untuk mengikuti tahapan-tahapan pengurusan izin, sehingga natinya bisa beroperasi dengan normal.

Untuk lebih memastikan keseriusan Pemda Matim, belum lama ini penulis mewawancarai Kepala Dinas PMPTSP. Dengan gamblangnya beliau menjelaskan bahwa secepatnya pihaknya bersama anggota Satpol PP akan melakukan sosialisasi di tempat hiburan malam. Langkah tepat. Seolah-olah menjemput bola. Kalau pun sudah legal, tentunya akan berdampak pada PAD .

Menurut penjelasan Abubakar, langkah awal para pengelola harus memenuhi izin lokasi. Jika tidak, maka itu akan berdampak pada fase berikutnya. Pengelola tidak diperbolehkan mengurus izin usaha.

Secara pribadi saya salut dengan langkah konkrit yang dilakukan Pemda Matim. Ternyata mereka punya pertimbangan khusus sehingga tidak serampangan membubarkan tempat-tempat hiburan malam Cepi Watu.

Saya coba sedikit mengandai-andai. Misalkan saja kondisi tempat hiburan malam di sana tidak memenuhi izin lokasi dan usaha, lalu kebijakan apa yang dilakukan Pemda Matim? Apakah tempat tersebut dibiarkan beroperasi separti sebelum-sebelumnya? Ataukah lokasi usaha mereka dipindahkan ke tempat yang lebih layak? Hanya Pemda Matim yang tahu.

Perlu kita ketahui, tempat hiburan malam di Cepi Watu bukanlah tempat prostitusi dan transaksi narkoba. Di sana, hanyalah sekumpulan orang yang datang untuk mencari sesuap nasi dan tidak jarang juga dijadikan sebagai tulang punggung keluarga. Para ladies kerjanya menghibur tamu dengan suara medunya.

Selain itu juga, para pengelola sangat memperhatikan kesehatan para ladies. Dua bulan sekali kesehatan mereka diperiksa untuk memastikan kalau mereka layak untuk bekerja pada tempat hiburan malam.

Identifikasi Surat-Surat

Menindak lanjuti rapat koordinasi, beberapa waktu lalu Pemda Matim melalui Dinas PMPTSP, pihak Polsek Borong, pihak Danramil 1612/04 Borong dan Satpol PP menyambangi tempat-tempat hiburan malam di Cepi Watu.

Tujuan kedatangan mereka bukan untuk razia. Mereka datang untuk mengidentifikasi surat-surat supaya bisa masuk pada fase berikutnya, seperi izin lokasi dan usaha.

“Tadi pagi dari jam 10.30 Witta kami ke Cepi Watu. Tujuannya untuk mengidentifikasi surat-surat. Bukan razia,” kata Kapolsek Borong, AKP Made Mudana,( Posflores.com edisi Kamis (22/10/2020).

Mari kita sama-sama menunggu hasil dari identifikasi surat-surat. Semuanya tergantung pada persyaratan izin lokasi dan lingkungan. Satu sisi juga saya ingin melihat sejauh mana keseriusan Pemda dalam menangani izin usaha dan lokasi tempat hiburan malam Cepi Watu.

Jika kita melihat jauh ke belakang, tempat-tempat hiburan malam di Cepi Watu hampir belasan tahun beroperasi tanpa izin. Umurnya sudah sedewasa kabupaten tercinta ini. Siapa yang salah? Mungkin tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu, masihkah pemda biarkan tempat-tempat ini beroperasi tanpa izin?

Harapan penulis, Pemda Matim harus menerapkan regulasi yang berlaku terkait izin lokasi dan usaha. Jika memang dimungkinkan untuk memperoleh izin, supaya diproses secara cepat. Ini sangat penting agar menghapus stigma ilegal. Kalau sudah legal, toh nantinya Pemda juga yang untung melalui PAD.

Sebaliknya, jika tempat-tempat tersebut tidak layak memperoleh izin lokasi dan usaha, ambil satu kebijakan tepat. Ini juga penting agar masyarakat tidak mempertanyakan lagi keseriusan Pemda dalam menerapkan regulasi izin lokasi dan usaha untuk tempat hiburan malam.

Penulis: Marselino Ando.

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0