Banner-Top
Banner-Top

Tanggapan Forum Guru Komite Terhadap Pernyataan Pers Kepsek SMKN 1 WAE Ri’i

SMKN 1 Wae Ri'i. foto/ist.
SMKN 1 Wae Ri'i. foto/ist.

RUTENG, POSFLORES.COMForum Guru Komite SMKN 1 Wae Ri’i, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, menanggapi pernyataan pers Kepala Sekolah SMKN 1 Wae Ri’i, Yus Maria D. Romas. Berikut tanggapan Forum Guru Komite SMKN 1 Wae Ri’i yang diterima posflores.com.

*Terkait kemelut SMK Negeri 1 Wae Ri’i, kami perlu menginformasikan bahwa kami sudah mengirimkan 6 surat permohonan. laporan, dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidkikan dan Kebudayaan Provinsi
NTT. Surat 1 tertanggal 20 Juni 2020 Forum Guru Komite terkait kebijakan Tamsil, Dana BOS, dan dana komite, dan Surat 2, perihal klarifikasi terkait pemecatan 15 guru komite. Surat 3, dari Forum Guru PNS perihal Mosi Tidak Percaya pada Kepemimpinan Kepala Sekolah, Surat 4, terkait seleksi guru komite baru yang tidak transparan, Surat 5, tentang dugaan penyelewengan dana komite Tahun pelajaran 2019/2020, dan surat 6, perihal klarifikasi terhadap Teguran Tertulis kepada guru PNS.

*Kami sangat berharap bahwa surat-surat yang kami kirimkan ke Dinas Provinsi dipertimbangkan. Namun, kami juga tidak tahu pasti apakah surat-surat tersebut sudah sampai ke Bpk Kepala Dinas atau tidak, tetapi
tanda bukti sudah diterimanya surat tersebut kami sudah dapatkan.
Terkait pemberitaan media online Posflores.com pada tanggal 31 Agustus 2020, kami perlu memberikan klarifikasi agar pembaca mendapatkan informasi yang utuh.

-Pertama, Substansi perjuangan guru-guru adalah perlakuan yang dialami guru-guru komite terkait gaji
bulan April dan Mei 2020.
Kami beranggapan bahwa Kepala SMKN 1 Wae Ri’i mau mengalihkan isu. Ini sebenarnya terkait kejujuran untuk melihat persoalan SMK Negeri 1 Wae Ri’i. Dia menganggap biasa-biasa saja, sementara bagi kami
perlakuan Kepala Sekolah terhadap guru-guru komite dalam bentuk penggajian yang tidak berprikemanusiaan sebagai substansi perjuangan guru-guru. Mungkin Kepala Sekolah dan para pendukungnya beranggapan bahwa keputusan Kepala Sekolah memotong gaji guru komite dari gaji pokok Rp. 1.200.000 menjadi Rp. 150.000, dari Rp.1.250.000 menjadi Rp. 212.000, dan yang lainnya adalah hal yang berprikemanusiaan dan wajar.

-Kedua, terkait situasi SMK Negeri 1 Wae Ri’i pasca Aksi Solidarita tanggal 13 Agustus 2020.
Kita harus jujur untuk melihat situasi real di SMK Negeri 1 Wae Ri’i pasca aksi tersebut.Aksi tersebut dan Pernyataan dari kelompok guru dan dari Kepala SMK Negeri 1 Wae Ri’i setelah itu telah menimbulkan
situasi di sekolah sangat panas dan tidak ada komunikasi. Dalam pernyataan Kepala Sekolah yang dimuat
beberapa media menyebutkan bahwa kita akan menunggu keputusan Kepala Dinas terkait persoalan itu.
Baik Forum Guru maupun Kepala Sekolah sedang menunggu keputusan pemerintah terkait substansi laporan forum guru tentang pemotongan gaji dan tentang mosi tidak percaya guru-guru kepada kepemimpinan Yustin Romas sebagai Kepala SMK Negeri 1 Wae Ri’i. Dalam suasana menunggu keputusan pemerintah itulah SMK Negeri 1 Wae Ri’i berjalan sejak tanggal 13 Juli 2020. Jadi, kalau kita mau jujur,
situasi SMK Negeri 1 Wae Ri’i sangat tidak kondusif.

Sejak aksi solidaritas tanggal 13 Juli 2020, tidak ada pihak mana punyang berinisiatif untuk mempertemukan Forum guru dengan Kepala Sekolah untuk rekonsilisasi, dll. Pengurus komite pun tidak pernah mengajak guru-guru berdiskusi terkait masalah ini. Sejak saat itu, Kepala Sekolah tidak pernah mengajak guru-guru untuk berdialog dan melakukan rekonsiliasi. Tidak ada komunikasi apa pun. Bahkan, dia mengeluarkan diri dari Grup WA Resmi sekolah, dan membentuk Grup WA lain dengan anggota terbatas. Jadi, Kepala Sekolah tidak melakukan kordinasi apa pun yang berlaku bagi semua guru. Bahkan, pada saat Rapat Pembagian Tugas, Kepala Sekolah tidak datang.

-Ketiga, kehadiran Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT pada tanggal 21 dan 22 Juli 2020.
Forum guru PNS dan guru komite sangat mengharapkan kehadiran Kabid GTK, Pa Adelino Soares, mampu memberikan kesejukan dan kedamaian di SMK Negeri 1 Wae Ri’i. Namun, ternyata kehadiran Kabid GTK tidak bisa menciptakan situasi kondusif di sekolah. Kehadiran Kabid GTK pada waktu itu lebih pada melaksanakan pembinaan kepada seluruh guru, termasuk Kepala Sekolah. Terkait, kemelut yang terjadi,
Kabid menyampaikan bahwa informasi dan keterangan yang diperoleh dari forum guru dan Kepala Sekolah akan dipelajari, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dia meminta kepada semua guru untuk bersabar
mengikuti proses birokrasi. Itu berarti semua guru sedang menunggu keputusan dari Dinas.
Kalau dalam pernyataan Kepsek menyebutkan bahwa Kabid GTK, Adelino Soares, tidak menemukan kesalahan sesuai dengan pernyataan forum guru, maka itu tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi
kami. Apakah Kabid GTK tidak menemukan adanya perendahan martabat guru komite melalui penggajian bulan April dan Mei 2020? Apakah Kabid GTK, Adelino Soares, mengafirmasi bentuk penggajian seperti itu? Apakah pemerintah provinsi membenarkan dan mendukung kebijakan Kepsek Yus Romas membangun Sumur Bor dan Renovasi Ruangan dari Dana BOS pada masa Covid-19? Jadi, kalau pemerintah, baik pengawas Dikmen maupun Kabid GTK tidak menemukan masalah apa pun di SMK Negeri 1 Wae Ri’i maka ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa? Hanya Tuhan yang tahu seperti itu.

-Keempat, pelayanan terhadap siswa menjadi prioritas.
Setelah pimpinan DPRD Prov. NTT datang ke sekolah pada tanggal 25 Juli 2020, forum guru dan Kepala Sekolah memberikan informasi dan data terkait kemelut yang sedang terjadi. Dan, saat itu ada beberapa kesepakatan lisan bahwa selama proses menunggu keputusana pemerintah terkait kemelut ini maka semua guru harus mulai melakukan kegiatan pembelajaran untuk melayani siswa. Kepala Sekolah juga berjanji untuk tidak melakukan intimidasi dan pemecatan terhadap guru komite selama proses menunggu ini. Kemudian pada tanggal 29 Juli s/d 1 Agustus 2020, semua guru mengikuti In House Training (IHT).
Setelah itu, kegiatan pembelajaran daring dimulai. Jadi, kegiatan pembelajaran daring dimulai setelah IHT.

-Kelima, Rapat Komite 6-8 Agustus 2020. Perjalanan rapat komite itu kami duga terjadi banyak kejanggalan. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan komite Tahun Pelajaran 2019/2020,
dituliskan adanya realisasi Dana Tak Terduga sebesar Rp. 115.000.000 dari RAB sebesar Rp. 37.700.000.
Adanya perubahan nama bendahara komite, dari Selviana P Nggiwung, yang merupakan anak kandung ketua komite, menjadi Lidia Abu, yang pada awalnya diangkat sebagai sekretaris pribadi Kepala Sekolah.
Juga, tunjangan minum guru dari RAB sekitar Rp. 97.000.000 menjadi hanya sekitar Rp. 36.000.000. Pada waktu itu pula, guru-guru sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat
dalam rapat tersebut. Untuk hal ini, guru-guru sudah melaporkan secara resmi di kepolisian.

-Keenam, Terkait pemecatan guru komite. Terkait alasan pembinaan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, kami perlu menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah itu penuh intimidasi. Yang ada di dalam ruangan Kepala Sekolah itu, Kepala Sekolah dan ketua komite. Ketua komite, Bapak Damianus Jurus bahkan ikut mengintimidasi guru dengan menyampaikan bahwa guru-guru yang ikut demo adalah guru bejat. Ini tentu pernyataan yang sangat menghina. Lalu, guru-guru dituntut untuk menandatangani sebuah surat kosong yang tidak ada isinya. Dari sisi proses, pembinaan yang dilakukan oleh Kepsek itu dijadikan sebagai syarat untuk penandatanganan supervisi perangkat pembelajaran. Dan, penandatanganan supervisi perangkat pembelajaran dijadikan sebagai syarat utama untuk bisa menerima gaji bulan Agustus 2020.
Terkait pemecatan guru ini, kami berusaha untuk bertemu dengan Kepala Sekolah tetapi beliau tidak bersedia untuk bertemu, dan mempersilahkan guru-guru untuk menempuh jalur hukum ke PTUN kalau tidak setuju. Lalu, kami berusaha untuk bertemu dengan Korwas Dikmen pada tanggal 1 September 2020 bertempat di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Pada pertemuan tersebut ada 4 pengawas yang menemui guru-guru yang dipecat. Pada waktu itu, Korwas, Pa Fransiskus Borgias Hormat, S.Pd menyampaikan kepada guru-guru yang dipecat bahwa pemecatan itu adalah hak Kepala Sekolah, dan kalau guru-guru
tidak terima maka dipersilahkan untuk menggugat ke PTUN. Korwas juga menyebutkan soal dualisme kepemimpinan di SMK Negeri 1 Wae Ri’i sama seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sekolah. Mengapa
Korwas menyampaikan itu kepada guru-guru yang dipecat? Kami tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu.

-Ketujuh, tuduhan terhadap beberapa guru PNS sebagai penggerak, dan membodohi guru komite. Kami tidak mengerti dasar tuduhan ini tetapi itu hak Ibu Yus untuk mengatakan itu? Bahwa yang
bergabung dalam Forum Guru ini adalah para guru dan sarjana yang tentu memiliki pemikiran kritis.
Apakah mereka dengan bodohnya mengikuti arahan PNS kalau itu sesuatu yang tidak benar? Persoalan utama sesungguhnya berawal dari hak guru komite terkait gaji, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya.
Guru-guru PNS ikut terlibat dan mendukung karena ini menyangkut martabat guru. Semua guru PNS dan Komite SMK Negeri 1 Wae Ri’i , baik yang menyatakan sikap terbuka dan bergabung dalam Forum Guru
maupun yang tidak bergabung, sebenarnya melihat, mendengar, dan merasakan hal yang sama.

-Kedelapan, terkait adanya ancaman beberapa guru komite melalui media sosial, itu sudah diselesaikan, bersama dengan seorang intel polisi. Pada waktu itu, komentar itu sudah dihapus. Namun, yang terjadi
setelah itu justru mengerikan. Ada sejumlah orang yang berpakaian tidak sopan dipimpin oleh anak Kepala Sekolah, datang ke kompleks sekolah, dan mengancam seorang guru komite, dengan menympaikan, “Kau yang bawa kayu Kudung, Kamu akan pulang lewat jalur Karot kan?

-Kesembilan, Forum Guru PNS dan guru Komite meminta pemerintah, khususnya Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan kemelut ini, sambil mempertimbangkan semua surat dan laporan yang
pernah kami kirimkan. Kami juga meminta kepada Bpk. Kepala Dinas untuk melakukan konfirmasi kepada guru-guru lain di luar kami yang bergabung dalam kelompok Forum Guru untuk mengetahui apakah yang kami sampaikan selama ini sebuah fakta atau rekayasa.
Demikian klarifikasi ini kami buat agar pembaca bisa mendapatkan informasi berimbang terkait kemelut SMK Negeri 1 Wae Ri’i. (Tim)

Kenda, 03 September 2020
Forum Guru Komite

Ignatius Bata, S.P
Forum Guru PNS
Edwaldus Kurniawan, S.Hut

Facebook Comments
Banner-Top
Terkait lainnya
Banner-Top