Urgensi Masalah Kemanusiaan di Besipae NTT

0
157 views
Aksi Aliansi Solidaritas Besipae di Jakarta. Foto/ist.

Aliansi Solidaritas Besipae

“Urgensi Masalah Kemanusiaan di Besipae NTT

Pada tanggal 14 Oktober 2020, Rombongan Pemerintah Propinsi NTT melalui Polisi Pamong Praja, PORLI dan TNI serta orang “yang diduga oleh masyarakat sekelompok preman” datang ke lokasi konflik Pubabu-Besipae. Tujuan rombongan aparat, warga luar dan preman adalah ingin melakukan penghijauan tanaman lamtoro di lahan yang bermasalah. Kedatangan rombongan tersebut mendapat penolakan dari warga Pubabu-Besipae, karena masalah hutan (lahan) Pubabu belum mendapatkan titik temu atau belum selesai.

Alasan lain dari warga ialah karena situasi Corona. Apalagi rombongan aparat keamananan, preman dari luar mencapai 200-an orang. Maka pada pukul 13.00 witta terjadi keributan antara masyarakat dan aparat, sehingga terjadi tindakan represif dan intimidasi yang lagi lagi dipertontonkan oleh orang ”suruhan Pemrov NTT” terhadap ibu2 dan anak anak.

Aksi lanjutan intimidasi pemukulan dan pengrusakan ”benda bergerak” milik masyarakat adat usai rombongan Kapolda NTT Mengunjungi lokasi masyarakat, tepatnya pada tangal 16 Oktober 2020 pukul 13.30, yang mana diguga otak pengrusakan itu ialah Pemrov NTT.

Sedangkan kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Merdeka dengan semangat dan tujuan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Salah satu yang diakui dan dilindungi ialah kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya.

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip daripada negara hukum ialah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia( HAM) Hak Asasi Manusia jika berdasar pada Undang-Undang Nomor; 39 tahun 1999 merupakan penghormatan kepada manusia yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Mengingat serta mempertimbangkan hal di atas, dan dengan melihat situasi yang dialami oleh warga adat Besipae yang sangat memprihatinkan, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga masyarakat adat Besipae, dengan ini kami yang terhimpun dalam Aliansi Solidaritas Basipae yang terdiri dari Mahasiswa, Pemuda, Masyarakat NTT Jabodetabek menyatakan sikap serta menuntut :

  1. Menyikapi Tindakan Represif Dan Intimidasi Oleh Pemerintah Provinsi NTT Dan Aparat Keamanan Kepada Masyarakat Adat Besipae
  2. Mendesak Pemerintah Provinsi( Pemprov) NTT hentikan Tindakan politik adu domba antar masyarakat adat.
  3. Mendesak Pemerintah Provinsi(Pemprov) NTT kembalikan Hak-Hak masyarakat Adat Besipae dan damaikan masyarakat adat.

 

Mengetahui

Kordinatorm Umum Kordinator lapangan Jendral lapangan
 

 

 

 

 

 

 

Ahmad Natonis

 

 

 

 

Rofinus libu ola

Kartono W langoday

 

 

 

 

 

 

 
Gresantos R Meo

 

Catatan: Redaksi tidak bertanggungjawab atas isi pernyataan sikap di atas. Hal tersbebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Aliansi Solidaritas Besipae.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0