Jum. Feb 28th, 2020

Mengawal Nusa Tenggara Timur

Wae Musur dan Si Rimpet

5 min read

Penulis, Antonius Yanto Gatung/ foto Fb Antoni Gatung.

Oleh: Antonius Yanto Gatung

 

Menyebutkan frase Wae Musur, selalu dekat dengan bayangan-bayangan sengsara. Warga sebelah Wae Musur bahkan menamakan dirinya sebagai warga terjajah. Ada lagi yang lebih ekstrim berkata “Negara belum hadir di sebelah wae musur”. Benarkah demikian? Lalu sejenis apakah Wae Musur itu?

Nah, untuk mengetahui secara detail tentang Wae Musur, penulis sarankan agar kalian mendatangi Wae Musur, yeah, sekadar untuk berkenalan dengan Wae Musur dan Rimpet Sebelah Wae Musur. Pada kesempatan ini, penulis tidak bermaksud menjelaskan atau mendeskripsikan Wae Musur secara fisik, sebab memang penulis belum pernah melakukan penelitian terstruktur tentang Wae Musur. Namun, kita perlu mengenal hal-hal lain yang menjadi bahan diskursus kita. Meski tidak terlalu urgen untuk kita ketahui, sekadar berdiskusi biar tidak terlalu suram ruang diskusi kita orang MASMUR. Eh, Masmur itu akronim dari masyarakat sebelah Wae Musur yeah, bukan kidung pujian.

Beberapa waktu lalu, seorang penulis kawakan yang cukup tenar berinisial AT dibaluti segudang pengalamannya dalam menulis, mempersoalkan keluhan warga sebelah Wae Musur yang rajin menyanyi tentang ketertinggalan daerahnya di antaranya, Kepala desa Satar Lenda dan Kepala desa Lidi dalam sebuah kesempatan tatap muka dengan staf kementrian PUPR yang digelar di Kali Wae Musur, senin 27 maret 2019 silam.

Kajiannya cukup jelas, nyaris tak ada yang salah. Bahkan sayapun, hampir pasti tak ada nyali untuk menyalahi tulisan beliau pada sebuah media online berjudul “Seandainya Warga Sebelah Wae Musur Mengerti Polotik”. (sorot NTT, 29 Maret 2019). Dalam kaitan dengan narasi beliau, dari awal saya katakan, tidak punya nyali untuk menyangkalinya. Beruntung seorang yang berinisial MG hadir setidaknya sekadar membela Masmur karena keluhan-keluhan mereka yang kerap kali merongrong di media sosial. Dalam tulisan yang rupanya menjawab keraguan si penulis hebat tadi bertajuk ““Masyarakat Sebelah Wae Musur Mengerti Politik” (marselgunas.com).

Saya menggarisbawahi pernyataan beliau “pembangunan merupakan proses mengejawantakan kekuasaan yang adil dan merata”. Itu bukan narasi baru pasca pemilu. (marselgunas.com, 29 Maret 2019). Ini artinya, pembangunan itu mesti didasari oleh kebutuhan secara proporsiaonal dan seimbang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan dalam membangun (infrastruktur) tidak didasari oleh kalkulasi perolehan suara pilkada. Bila ini terjadi, maka dikhawatirkan akan muncul tokoh-tokoh yang pragmatis dan oportunis di tengah masyarakat akar rumput.

Kita lupakan kedua orang hebat di atas, mari kita kembali ke Wae Musur untuk mengenal lebih jauh tentang sang pujaan. Sebetulnya, di Wae Musur sendiri, sudah ada tanda-tanda kehadiran negara, melalui beberapa pembangunan yang sudah direalisasikan. Beberapa tahun silam, pernah dibangun crossway yang “mirip jembatan” di daerah hilir, kurang lebih 1 KM dari pantai Nangalanang. Entah apa yang salah, bangunan tersebut hanya bertahan beberapa bulan saja. Saat ini yang tersisa hanya beberapa meter, kemudian warga setempat mengunakannya untuk menjemur padi.

Beberapa meter ke arah utara, juga ada bendungan yang dibangun melalui program PPIP. Bendungan tersebut cukup untuk mengairi area persawahan Woing dengan luas kurang lebih 20 H. Lagi-lagi bangunan tersebut tidak terlalu tangguh untuk menahan arus wae musur yang memang cukup deras sehingga merusaki sebagian besar dari bendungan tersebut. Bergerak lebih jauh lagi ke arah hulu sungai, kalian juga akan menemukan bangunan lainnya seperti bendungan PLTA yang berada tepat di sebelah barat Golo Mongkok, juga ada jembatan dan crossway.

Sementara itu, dua bangunan lainnya yang berada di desa Golo Ros dan Sano Lokom hingga saat ini masih berdiri pincang, yaitu Jembatan di Golo Ros dan Turbin/ bendungan PLTA di Cunca Rede. Beberapa bangunan tersebut setidaknya cukup untuk menjawab kebutuhan kita masyarakat sebelah Wae Musur meski tidak semuanya yang terpenting adalah sedikit demi sedikit mulai terpenuhi. Kalau seperti itu, apa lagi yang kita keluhkan? Masihkah mungkin kita perlu terus berteriak menuntut keadilan dalam pembangunan?
Jawaban kedua pertanyaan tersebut di atas tentunya kita sepakati atau mungkin hanya saya yang menyepakatinya bahwa kita masih punya banyak keluhan dan masih mungkin kita perluberteriak. Hanya saja, kita mungkin perlu metode yang tepat untuk melakukan dua hal tersebut.
Selama ini, kita hanya berkoar dalam kandang, sekali kali menggonggong keluar kandang,
namun kalau sudah kenyang, tidak lagi menggonggong malah siap menerkam sesama dalam kandang. Bahkan, yang lebih ekstrem, kita berdalil mengatasnamakan perjuangan kita malah
membangun opini yang mendiskreditkan sesama(mungkin salah satunya artikel ini????).
Saya ingat betul, semasa sekolah. Teman wanita saya yang berasal dari sebelah barat Wae Musur selalu disebut oleh teman – teman di pinggiran kota si “Rimpet Sebelah Wae
Musur”. Orang – orang pijar alias pinggir jalan raya sangat pandai mengidentifikasi “Rimpet”
sebelah wae musur di antaranya melihat bagian bawah celana panjang yang dikenakan oleh rimpet sebelah wae musur. Akan terlihat dengan jelas ada jejak basah pada bagian celana yang dipakai setelah limbang (mengarungi) wae musur.

Foto Ilustrasi Si Rimpet dan Bendungan Wae Musur/ Yanto Gatung.

 

Beruntung saat ini Rimpet sebelah Wae Musur terbebas dari limbang wae musur dengan adanya beberapa titian/jembatan darurat yang dibangun oleh sejumlah orang yang punya kepedulian tentang wae musur.
Lalu bagaimana dengan kedua pertanyaan tadi? Apakah sudah bebas seperti Rimpet Sebelah Wae Musur? Tentu belum. Bahwasannya, kita mesti mencari berbagai metode yang tepat untuk menyampaikan keluhan kita dan menyuarakan sekeras mungkin aspirasi kita agar didengar oleh pimpinan daerah maupun pusat.

Sebetulnya hal seperti ini sudah pernah dibangun oleh beberapa tokoh terdahulu, namun sayangnya usaha tersebut terbilang oportunis dan pragmatis sebab dilakukan menjelang proses PILNAS 2019. Kemudian, yang kita perlukan selanjutnya adalah adanya wadah yang berkompeten serta punya “tri tas”ala Rimpet Sebelah Wae Musur, kapabilitas, loyalitas dan mobilitas sehingga berjuang tidak lagi mengatasnamakan kepentingan sendiri namun punya kemampuan untuk memobilisasikan kepentingan banyak
orang (sebelah Wae Musur) secara kontinuitas tidak hanya untuk kepentingan sesaat demi
mengejar populritas semata. Dengan kata lain, kita harus berjuang bersama-sama untuk
kebaikan bersama (bonum komune).

Mungkin sejauh ini, kita belum menemukan wadah yang tepat. Memang belum ada, apalagi pada PILEG 17 April 2019 lalu, kita (Rimpet dan masyarakat sebelah wae Musur) gagal mengirimkan wakil di DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Maka dua hal yang mungkin adalah melalui lembaga adat dan lembaga Gereja. Kita perlu fungsikan dua lembaga itu, agar mengakomodir semua kepentingan kita. Saya yakin, kedua lembaga tersebut punya
pendekatan yang baik untuk memperjuangkan keadilan mengingat keberadaannya yang
memang netral.

Kita perlu meko senggo lele tuak kapu manuk, kepada pemimpin agar memperoleh jatah pembangunan yang kita butuhkan. Namun, di sisi lain kita perlu punya komitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan yang sudah ada bahkan akan ada di daerah kita. Jangan apatis khususnya dalam hal pengawasan dan kontrol kita pada pelaksanaan pembangunan Dana Desa. Sambil kita juga mewaspadai modus perjuangan yang usaha sendiri kenyang sendiri. Harus benar-benar berjuang untuk kebaikan bersama.

Apabila kita benar-benar bisa memperdayai kedua lembaga di atas tadi, maka niscaya,
masalah wae musur akan mudah diatasi. Mungkin bukan sesingkat-singkatnya, setidaknya harus ada entah kapan, asal jangan sampai si Rimpet sebelah wae musur beruban. Di samping kedua wadah di atas, yang sedikit lebih elegan adalah gerakan – gerakan yang lebih akademis.Gerakan ini diperlukan untuk membangun diskursus yang efektif dengan kajian-kajian teoretis yang melatarbelakangi perjuangan kita. Bila perlu gerakan yang diprakarsai oleh milenial terdidik agar bisa merepresentasikan pribadi-pribadi yang memang majemuk dan tertinggal
adanya. Diskursus itu penting.

Agar kita berpijak pada pemikiran yang dihasilkan dari olahan bersama. Jangan lagi mengandalkan kekuatan, kajian dan asumsi sendiri-sendiri. Jangan sampai kita tersesat pada alur pikir yang sempit sehingga pada akhirnya bertindak antipati. Diskursus yang dilakoni oleh orang terdidik secara kolektif juga bermaksud agar kita bisa merubah mind set masyarakat secarah berjemaah. Semoga!!!

 

Wae Musur, Juni 2019

 

Redaksi: Isi Artikel Menjadi Tanggungjawab Penulis.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.